Bank Dunia: Reformasi Melambat, Indonesia Butuh Keajaiban untuk menjadi Negara Ekonomi Maju pada 2045

"Itulah alasan besar mengapa pertumbuhan produktivitas Indonesia lambat."

Saat ini diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas dengan PDB per kapita sekitar 5.200 dolar AS, Indonesia bermaksud untuk menaikkan angka ini menjadi antara 19.000 dolar AS dan 22.000 dolar AS pada tahun 2045 untuk mencapai status berpendapatan tinggi.

Kelas menengah negara ini, yang sekarang mencakup sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen dari populasi, diperkirakan akan tumbuh secara substansial, dengan pemerintah menargetkan kelompok demografi ini akan mencakup sekitar 80 persen dari populasi pada tahun 2045.

Pengeluaran rumah tangga tetap menjadi pendorong utama PDB negara, yang mencakup lebih dari separuh total output ekonomi.

"Namun, untuk mencapai target mulianya pada tahun 2045, negara tersebut juga harus mengatasi tantangan struktural dan mempercepat reformasi regulasi," kata Gill.

BUMN yang mendominasi pasar merupakan salah satu kendala utama negara untuk menaiki tangga pendapatan, kata Gill.

Gill mengatakan, meski BUMN "pada hakikatnya tidak negatif, kehadiran mereka yang sangat besar dalam perekonomian dapat menyingkirkan perusahaan swasta, sehingga mengurangi ruang bagi persaingan.

Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia memiliki skor kepemilikan publik secara ekonomi tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah besar, yang menunjukkan kuatnya kehadiran BUMN dan kerangka tata kelola yang lebih lemah yang menghambat persaingan.

Ekonom utama Bank Dunia untuk infrastruktur, Maria Vagliasindi, menekankan pada acara yang sama bahwa negara-negara berpenghasilan menengah perlu mengatur pelaku usaha lama, seperti pemimpin pasar, BUMN, dan elit, yang sering menyalahgunakan pengaruh mereka.

"Anda perlu membangun lembaga regulasi untuk membatasi kekuatan petahana yang menggunakan posisi mereka untuk memblokir pesaing," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia "harus menghindari perangkap pendapatan menengah" dengan pengelolaan anggaran negara yang tepat, khususnya dalam pendanaan infrastruktur digital dan peningkatan sumber daya manusia, agar negara ini dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

"Perangkap pendapatan menengah biasanya muncul sebagai regulasi yang membuat perekonomian semakin sulit, dan pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat," katanya memperingatkann

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menambahkan, pemerintah akan bertumpu pada industrialisasi untuk pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada sektor manufaktur sekaligus mendorong sektor jasa sebagai katalis, terutama pada industri bernilai tinggi seperti elektronika, pusat data, dan semikonduktor.