Sekda Laporkan Penanganan Stunting di Kaltim kepada Menko PMK

Doc: ANTARA/HO-Adpim Pemprov Kaltim

Ket. Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni saat mendampingi kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendy di Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam Paser Utara - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni melaporkan program penanganan stunting di daerahnya dan di sekitar Ibu Kota Nusantara saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sri Wahyuni di Penajam, Selasa, mengatakan kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendy dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Kalau kemarin Pak Menteri datang ke Sepaku merupakan wilayah IKN, tapi Sotek ini di luar kawasan IKN," kata Sri Wahyuni saat mendampingi Menko Muhajir Effendy.

Ia menyampaikan angkastunting di Kaltim pada 2023 turun dari 23,9 persen pada 2022 menjadi 22,9 persen berdasarkan data SSGI.

Sementara hasil sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) tercatat sebesar 18,5 persen. "Sehingga ada terjadi deviasi atau perbedaan hasil pendataan antara SSGI dengan EPPGBM," ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan keuangan dalam prioritas penanganan stunting kepada kabupaten dan kota.

"Bantuan keuangan dana subsidi desa sebesar Rp50 juta. Namun tahun depan menjadi Rp75 juta per desa," sebutnya.

Selain itu, juga ada bantuan keuangan melalui bidang kesehatan terkait intervensi sensitif dan intervensi spesifik kepada kabupaten dan kota.

Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dilakukan rembuk penanganan stunting dan terlihat inovasi kabupaten/kota, termasuk aktivasi posyandu (pos pelayanan terpadu). "Posyandu tidak hanya tempat penimbangan balita, tetapi kegiatan anak-anak dan lansia," jelasnya.

Catatan khusus, Kutai Kartanegara berhasil menurunkan stunting dari 17,8 persen menjadi 9 persen. "Ini berkat kebijakan pemkab untuk memberikan dukungan bagi kader pendamping berupa kendaraan operasional, sehingga mudah menjemput balita stunting," bebernya.

Sedangkan program penimbangan balita sudah mencapai 70 persen dan akhir Agustus akan dilaksanakan Gebyar Posyandu. "Melalui kegiatan ini, data penimbangan balita Kaltim bisa 100 persen," harapnya.

"Kami sudah membangun satu data Kaltim termasuk data geospasial untuk anak stunting," kata Sri Wahyuni menambahkan.