Kebijakan Pemerintah Harus Bisa Perbaiki Taraf Hidup Rakyat

Sebelumnya, peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, program bansos berupa beras dinilai tak akan menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan. Karena itu, optimalisasi konsep pangan lokal atau local food menjadi solusi tepat untuk mengatasinya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta YB Suhartoko mengatakan pemberian bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan dalam jangka sangat pendek memang akan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Namun, kebijakan itu hanya berdampak sementara, apabila tidak dicari akar masalahnya. Menurutnya, penyebab kemiskinan ekstrem bukan sekadar pendapatan saja, tetapi akses pasar, biaya yang tinggi mencapai tempat kerja, jumlah tanggungan keluarga, lingkungan yang tidak sehat, ketrampilan yang dimiliki dan berbagai variabel lain.

"Karena itu pendekatan terhadap kelompok rawan pangan jangan sekadar karitatif (amal) saja yang juga menimbulkan risiko ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Keluarga rawan pangan perlu ditingkatkan menjadi keluarga yang mandiri," tegas Suhartoko.

Peran pemerintah dalam hal ini menurutnya lebih pada fasilitator, pendampingan dan konsultasi. "Kelembagaan masyarakat yang bersifat gotong royong perlu didorong untuk menjadi katalisator perubahan masyarakat," ucapnya.