3 Faktor Penghambat Peneliti Indonesia Jadi Peneliti Kelas Dunia

Daniel, Universitas Gadjah Mada

Status World Class University (WCU) yang ditargetkan pemerintah akan tercapai, salah satunya jika semakin banyak world-class researcher atau peneliti kelas dunia yang berasal dari Indonesia.

Faktanya, per Oktober 2023, hanya ada 92 peneliti Indonesia yang masuk dalam daftar Top 2 Percent World Ranking Scientist dari total 210 ribu peneliti top, atau sekitar 0,04%.

Data lain menunjukkan bahwa tidak ada satupun peneliti Indonesia yang masuk dalam 7000-an highly cited researcher pada tahun 2023. Indonesia juga hanya berada di peringkat 55 dunia berdasarkan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kalah dari Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia, kita masih "anak bawang" dalam kancah riset internasional. Sudah menjadi anak bawang, dunia riset dan akademis kita juga terus diguncang berbagai skandal.

Fenomena sulitnya mencetak peneliti kelas dunia dari Indonesia ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain minimnya dukungan finansial, fasilitas, dan rumitnya birokrasi.

1. Kendala finansial

UNESCO menyebutkan bahwa rata-rata anggaran penelitian negara-negara berpenghasilan menengah ke atas adalah 1-2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara di Indonesia, hanya 0,02% dari PDB yang dialokasikan untuk penelitian.

Meski terjadi peningkatan anggaran penelitian dalam 1-2 tahun terakhir, jumlah ini masih perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas riset dan pemerataan luaran penelitian.

2. Minim fasilitas

Fasilitas alat dan laboratorium kita masih terbatas dan menyulitkan peneliti untuk melakukan riset berkualitas. Kolega saya di UGM dan ITB, contohnya, menyebutkan bahwa mereka terpaksa melakukan analisa Emerging pollutants (EPs) dan Contaminants of Emerging Concern (CECs) sebagai parameter-parameter kimia dan farmasi, ke luar negeri, dikarenakan minimnya lab di Indonesia yang bisa menganalisa hal tersebut.

Terlebih lagi, peneliti tidak diperbolehkan membeli alat laboratorium (non-habis pakai) jika mendapat dana hibah penelitian RIIM dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ini menyulitkan peneliti di kampus untuk mempunyai peralatan laboratorium yang berkualitas. Sementara dana dari kampus terbatas dan 'menunggu giliran', semisal untuk pembangunan gedung atau penambahan ruang kelas terlebih dahulu.

Selain itu, berdasarkan pengalaman saya di kampus, proses pembelian peralatan laboratorium yang mahal dan berkualitas biasanya cukup rumit dan memakan waktu lama, karena harus melalui rekanan yang terdaftar, proses konsultasi, atau lelang untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

3. Belitan birokrasi