Bangladesh Perpanjang Jam Malam

DHAKA - Pemerintah Bangladesh pada Minggu (21/7)memutuskan untuk memperpanjang jam malam untuk mengendalikan aksi protes dengan kekerasan yang dipimpin mahasiswa. Langkah tersebut diambil menjelang sidang Mahkamah Agung pada hari berikutnya mengenai kuota pekerjaan pemerintah yang memicu kemarahan.

Sebelumnya pada Sabtu (20/7), pemerintah Bangladesh mulai memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan mengerahkan pasukan di tengah protes yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian sedikitnya 151 orang dan kerusakan yang amat luas di Ibu Kota Dhaka.

Jam malam diberlakukan sejak Jumat (19/7) malam dan akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pagi ketika pihak berwenang akan meninjau situasi di negara Asia selatan tersebut.

Akibat kericuhan tersebut, jaringanbroadbanddan internet seluler telah dihentikan di seluruh negara sejak Kamis (18/7) lalu.

Seorang penduduk lokal dari luar Dhaka mengatakan kepadaAnadolumelalui telepon bahwa situasi di ibu kota masih tidak menentu dan tegang dengan adanya laporan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

"Pemerintah tampaknya tidak bisa mengendalikan situasi," kata warga lokal itu yang enggan disebutkan namanya.

Lebih dari dua ribu orang terluka dalam perkelahian di seluruh negeri.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik meningkat di negara Asia selatan itu pada pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak untuk meninggalkan kampus akademi dan kampus universitas.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pegawai negeri sipil (PNS) negara tersebut diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen.

Pernyataan Kemlu RI

Terkait situasi ricuh di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka menyatakan terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh, di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara itu.

"Hingga saat ini, per 21 Juli 2024, para WNI dalam keadaan selamat," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHIKementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, melalui pesan singkat pada Minggu.

Judha menyebut dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.