Bangun Kemandirian Masyarakat

JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) pangan dinilai hanya menurunkan tingkat kemiskinan secara temporer alias semu. Tanpa kebijakan sistematis dan terstruktur, kelompok yang selama ini bergantung kepada bantuan pemerintah berpotensi kembali miskin.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, memperingatkan apabila bantuan pangan dihentikan, potensi jatuh miskin lagi sangat besar. "Beda ceritanya jika upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menguatkan keberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam arti mendorong kemandirian masyarakat," ucapnya kepada Koran Jakarta, Kamis (18/7).

Di sisi lain, lanjut Said, bantuan ini juga bisa melahirkan kebergantungan sangat besar. Pada saat bersamaan, kemampuan masyarakat mengembangkan inovasi sangat rendah karena selalu berharap bantuan.

Senada, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan penurunan tingkat kemiskinan akibat bansos atau bantuan pangan itu adalah semu. Terlebih lagi, standar pengukuran garis kemiskinannya terlalu rendah, semestinya lebih komperehensif.

"Penurunan ini (kemiskinan) semu karena kalau ada krisis dan gejolak harga bisa rentan naik lagi tingkat kemiskinannya," paparnya.

Kembali ke bantuan pangan/bansos, menurut Awan, berdampak sementara terhadap peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat miskin. Karena itu, harus ada kebijakan yang bisa membuat penurunan angka kemiskinan ini berlangsung lama, karena bansos disalurkan selama APBN kuat saja .

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menegaskan apabila Bapanas mengeklaim penurunan tingkat kemiskinan banyak disumbang oleh penyaluran bantuan pangan, artinya masyarakat sangat bergantung kepada bansos. "Baginya, jika begini terus maka tentu tidak produktif, baik dari sisi anggaran maupun juga dari sisi pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Kontribusi Besar

Seperti diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan program bantuan pangan beras turut andil sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan selama Maret 2023-Maret 2024. Dengan beras sejumlah 10 kilogram (kg) ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya, mampu menjadi penyokong ekonomi masyarakat miskin.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Rabu (17/7), mengungkapkan dengan 10 kg beras berkualitas baik yang dikelola oleh Perum Bulog telah membantu sepertiga konsumsi beras suatu keluarga miskin.

"Bantuan pangan beras yang disalurkan sejak 2023 memang pemerintah yakini dapat menjadi bantalan ekonomi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setidaknya sepertiga kebutuhan berasnya telah terpenuhi. Bapak Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian yang besar pada kelancaran program ini," ujar Arief.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, rerata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang. Dari itu jika dikaitkan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada Maret 2023, rerata konsumsi beras per kapita dalam sebulan 6,650 kg pada 2023.