Indonesia di Antara 10 Negara Penghasil E-Waste Terbesar di Dunia

Negara Penghasil E-Waste Terbesar

Negara penghasil e-waste terbesar di dunia The Global e-Waste (2020): Urutan ke-1 diduduki China sebanyak 12.066 juta kg per tahun. Urutan ke-2 Amerika Serikat sebanyak 7.188 juta kg per tahun. Urutan ke-3 India sebanyak 4.137 juta kg per tahun. Urutan ke-4 Jepang sebanyak 2.638 juta kg per tahun. Urutan ke-5 Brasil sebanyak 2.443 juta kg per tahun. Urutan ke-6 Rusia sebanyak 1.910 juta kg per tahun. Urutan ke-7 Indonesia sebanyak 1.886 juta kg per tahun. Urutan ke-8 Jerman sebanyak 1.767 juta kg per tahun. Urutan ke-9 Inggris sebanyak 1.652 juta kg per tahun. Urutan ke-10 Meksiko sebanyak 1.499 juta kg per tahun.

Sebuah riset mencatat, bahwa antara tahun 2016 dan 2018, ada peningkatan 171 persen dalam pengiriman sampah ke Asia Tenggara setelah Cina menutup pintunya. Sebagian besar sampah terdiri dari plastik dan bahan non-biodegradable lainnya. Namun, karena peraturan impor limbah di Asia Tenggara cenderung longgar, limbah elektronik masih bisa berakhir di tempat pembuangan sampah yang tidak resmi. (Universal Eco.id).

Pulau Jawa menyumbang terbesar sampah elektronik (56%), Pulau Sumatera (22%), dan sisanya terbagi di seluruh daerah di Indonesia. (Mongabay, 22/2/2023). Pulau Jawa sebagai barometer tertinggi sebab jumlah penduduknya sangat banyak. Populasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa, sekitar 60-65% berada di Pulau Jawa.

Contoh sekitar 75 ton e-waste terangkut di Jakarta setiap hari (2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan limbah tergolong B3 ini. Timbulan e-waste di Jakarta setara dengan 1 persen dari total produksi sampahnya, sekitar 7.500-7.800/ton. (Kompas, 13/7/2023).

Maka agenda/kegiatan perlu dilakukan, pertama, pengurangan dan pengetatan produk-produk yang menghasilkan e-waste. Kedua, membatasi impor produk elektronik. Ketiga, memperlakukan secara ketat extended producer responsibility (EPR) atau tanggungjawab yang diperluas terhadap produsenya. Keempat, pemerintah melakukan pemantauan, pengawasan dan penegakkan hukum (law-enforcement) secara ketat dan tegas. Kelima, melakukan advokasi berkelanjutan terhadap pelaku circular economy aras bawah (pemulung, pelapak, pencacah plastik).*