Ibu Kota Harus Pindah, Jakarta Sudah Salah Urus

Listra, yang sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Gunadarma Jakarta, mengatakan Jakarta memang sudah rusak total. Belasan juta pekerja penduduk menengah bawah di Jakarta menghabiskan waktu mereka di jalan 4-5 jam sehari dari 12 jam hari produktif.

Polusi udara terburuk dunia selalu berada di nomor 1, 2, dan 3 secara rutin. PLTU Batu Bara dari pantai Utara dan Banten, dan jutaan kendaraan setiap hari menjadi pemicunya.Belum lagi sekitar 70 persen rumah tanggga dan gedung-gedung mengandalkan air tanah.

Selain itu, biaya hidup tinggi bagi pekerja yang menyebabkan gaji bulanan mereka defisit sehingga harus ditutupi dengan menarik piutang dari pinjaman online (pinjol). Pinjol pun mengenakan bunga rata-rata 2 persen per bulan atau 24 persen per tahun yang membuat warga semakin miskin, walaupun tercatat sebagai wilayah dengan UMR tertinggi nasional.

Peredaran uang yang terkonsentrasi di Jakarta merupakan pusat perputaran uang nasional, sekitar 70 persen uang beredar di Jakarta, Padahal hanya 17 persen dari PDB dan hanya 5 persen total penduduk secara nasional yang bekerja di Jakarta. Tidak Ada pemerataan ke daerah.

Utang secara nasional pun 70 persen di Jakarta dengan kontribusi hanya 17 persen ke PDB. Sementara jutaan anak-anak dan balita teracuni polusi udara yang menjadikan Jakarta sebagai daerah dengan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tertinggi nasional. Tidak ada sama sekali ruang terbuka atau taman terbuka untuk menikmati hidup yang berkualitas.

"Semua diambil kroni dan oligarki kekuasaan untuk membangun mal dan gedung-gedung beton pencakar langit," kata Listra.

Padatnya kota juga berdampak pada tingkat kecelakaan lalu lintas. Di mana kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan patah tulang naik 43 persen setiap tahunnya mencapai 8.500 kasus.

"Sungguh, ketimpangan kehidupan rakyat Indonesia semakin melebar dan sangat rentan dengan konsentrasi keuangan dan usaha di pusat Jakarta," katanya.

Harus Dipilih

Mencermati kondisi tersebut, dia pun mengimbau agar Wali Kota di Jakarta dipilih oleh masing-masing penduduk daerah, bukan ditunjuk oleh Gubernur DKI. Pemerintah Kota harus diberi hak otonomi agar pendapat daerah mendekati sesuai persentase penduduk masing-masing daerah untuk pemerataan pembangunan.

"Sekarang ini tugas walikota di Jakarta sangat berat. Jakarta Timur misalnya, dengan penduduk 3,3 juta jiwa, hanya dipimpin seorang walikota yang tidak punya kekuasaan penuh. Ini harus diubah," katanya.

Menurutnya, jangan sampai dana APBD yang mencapai sekitar 80 triliun rupiah setiap tahunnya habis untuk membiayai ambisi politik pemimpinnya yang ingin jadi Presiden.