Ibu Kota Harus Pindah, Jakarta Sudah Salah Urus

JAKARTA - Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan. Beberapa pengukuran menunjukan kualitas udara Jakarta dalam kondisi polusi parah dan tidak sehat bagi warga untuk aktivitas di luar ruangan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan hasil analisa Separate menunjukkan buruknya kualitas udara Jakarta sepanjang tahun disebabkan oleh pembakaran bahan bakar minyak (BBM) kualitas rendah oleh kendaraan bermotor, aktivitas industri di sekitar Jakarta, dan polusi dari PLTU yang berada di sekitar Jakarta.

Polusi di udara, jelas Fabby, merupakan silent killer dan biaya sosial ekonominya harus ditanggung masyarakat yang terkena penyakit akibat udara yang kotor, turunnya produktivitas. Sedangkan biaya kesehatan publik yang ditanggung pemerintah akhirnya sangat besar. Memang, selama ini nilainya tidak terkuantifikasi.

Menurut Fabby, pemerintah perlu sungguh-sungguh mengatasi polusi udara ini. Apalagi, Satgas sudah dibentuk tahun lalu, dan seharusnya strategi dan rencananya sudah ada.

"Karena sumber polusi dominan sepanjang tahun adalah dari pembakaran BBM, maka menaikan kualitas BBM yang dijual di masyarakat menjadi salah satu yang urgen. Seharusnya bahan bakar yang dijual di Indonesia minimal di level Euro IV, dan mengarah ke Euro VI. Presiden harus segera memerintahkan Pertamina untuk memiliki rencana pengadaan BBM Euro IV dan eliminasi BBM dengan kualitas buruk, yang bisa dieksekusi di akhir tahun ini. Selain itu, pengetatan uji emisi kendaraan bermotor dan pengetatan kontrol polusi dari PLTU harus dilakukan," tegas Fabby.

Terkait emisi PLTU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah menyatakan bahwa PLTU tidak berkontribusi besar karena setiap PLTU sudah dipasang alat pengendali polusi/emisi udara.

"Saya mendesak, dalam rangka transparansi informasi dan mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan, data-data kualitas emisi dari PLTU dapat diakses oleh publik. Data-data itu di KLHK karena setiap PLTU dipasangi alat continuous emission monitoring system (CEMS) yang dapat menyampaikan data kualitas udara yang keluar dari cerobong secara real time," katanya.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar EL Mahfudzi, yang diminta pendapatnya mengatakan, Jakarta kini menghadapi berbagai tantangan sehingga tidak lagi layak sebagai pusat pemerintahan dan kota besar yang nyaman dihuni.

Kualitas hidup di Jakarta, jelasnya, semakin menurun seiring dengan meningkatnya polusi udara, pengambilan air tanah yang berlebihan, serta biaya hidup yang tinggi.

"Jakarta cepat tenggelam karena pengambilan air dari bawah tanah yang tidak terkontrol. Selain itu, semakin padatnya penduduk membuat banyak orang harus tinggal jauh dari tempat kerja mereka. Akibatnya, waktu perjalanan pulang pergi bisa mencapai 4 jam setiap hari," ungkapnya.

Situasi itu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehidupan keluarga.

"Jakarta tidak kondusif untuk keluarga. Tidak ada cukup taman atau ruang hijau karena semuanya sudah beralih fungsi menjadi rumah atau bangunan komersial. Selain itu, daya beli masyarakat menurun akibat biaya hidup yang tinggi," tambah Nazar.

Dia pun menekankan pentingnya pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu dinilai bukan hanya langkah strategis, namun juga untuk memastikan masa depan Indonesia bisa tumbuh berkelanjutan.

Diminta terpisah, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Buana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Listra Firgia, menegaskan sebagai penduduk yang berdomisli di Kalimantan, mereka tidak mau IKN salah urus seperti Jakarta.

Listra, yang sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Gunadarma Jakarta, mengatakan Jakarta memang sudah rusak total. Belasan juta pekerja penduduk menengah bawah di Jakarta menghabiskan waktu mereka di jalan 4-5 jam sehari dari 12 jam hari produktif.