Industri TPT Domestik Perlu Dilindungi

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap Industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan produk impor.

Instrumen itu sejalan dengan aturan World Trade Organization (WTO) berupa trade remedies, di antaranya adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti- Dumping (BMAD).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya berakhir pada 8 November 2022 dan hingga saat ini belum terbit perpanjangannya.

"Meskipun perpanjangan BMTP Kain telah disetujui, namun hingga saat ini belum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaannya," tegas Menperin di Jakarta, Kamis (20/6).

Menperin menambahkan, di sinilah salah satu letak inkonsistensi.

Di satu sisi, menyalahkan praktik dumping yang dilakukan negara produsen TPT, di sisi lain, lambat atau tidak kunjung membuat kebijakan untuk pengamanan pasar TPT di dalam negeri.

Menperin mengapresiasi kebijakan Kemenkeu selama ini mendukung industri TPT nasional.

Selanjutnya, diharapkan sama sama konsisten antara pernyataan dan kebijakannya guna mendukung dan melindungi industri dalam negeri.

Kemenperin dalam lima tahun terakhir berupaya menyelematkan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional dari persaingan global dan daya saing pasar domestik.

Terhadap persaingan global, Kemenperin terus berupaya memperluas pasar dengan mempertahankan kualitas hasil produksi.

Keberhasilan mengamankan industri dalam negeri, tegas Agus, harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kemenperin sendiri karena kewenangannya tidak hanya di Kemenperin saja.

Persaingan Ketat

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.

Hal ini dikarenakan persaingan bisnis tekstil yang kian ketat, sementara pasokan berlebih.