Pengamat: Pelaksanaan Demokrasi yang Buruk Gambaran Kegagalan Elite

JAKARTA - Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, demokrasi Indonesia secara prinsip sudah pada jalurnya, dimana kedaulatan rakyat menjadi hal yang utama.

"Evaluasi itu penting, namun jangan karena perilaku oknum elite yang tidak mencerminkan semangat demokrasi langsung saat ini (misalnya mengarah pada transaksional) kemudian sistem demokrasi yang disalahkan," ucap Badiul, Rabu (19/6), merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait evaluasi sistem demokrasi.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi demokrasi yang dilakukan harus ditujukan untuk memperbaiki, bukan sebaliknya diarahkan untuk mengganti sistem demokrasi langsung. "Jelas ini menegaskan kegagalan elite politik dalam menghadirkan demokrasi langsung yang bermartabat sesuai dengan nilai dan prinsip prinsip yang dianut oleh Bangsa Indonesia," tegasnya.

Badiul mengatakan, evaluasi demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk membawa bangsa ini mundur ke belakang, yang dimana sistemnya tidak lebih baik dari sistem demokrasi langsung yang selama ini sudah dijalankan, demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat.

Pendidikan politik harus jadi prioritas partai politik, kaderisasi menjadi alat untuk menggembleng kader dan memunculkan pemimpin yang baik. "Bukan justru sebaliknya, partai politik menafikkan proses kaderisasi dan mengedepankan pragmatisme politik, misalnya mencomot orang untuk dicalonkan dalam kontestasi karena pertimbangan elektabilitas dan mengabaikan kualitas kader yang ada," paparnya

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan evaluasi sistem demokrasi diperlukan untuk mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.

Menurut dia, sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya.