Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pengamat: Pelaksanaan Demokrasi yang Buruk Gambaran Kegagalan Elite

📅 Kamis, 20 Jun 2024, 10:16 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Pengamat: Pelaksanaan Demokrasi yang Buruk Gambaran Kegagalan Elite Doc: Istimewa
Ket. Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi.

JAKARTA - Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, demokrasi Indonesia secara prinsip sudah pada jalurnya, dimana kedaulatan rakyat menjadi hal yang utama.

"Evaluasi itu penting, namun jangan karena perilaku oknum elite yang tidak mencerminkan semangat demokrasi langsung saat ini (misalnya mengarah pada transaksional) kemudian sistem demokrasi yang disalahkan," ucap Badiul, Rabu (19/6), merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait evaluasi sistem demokrasi.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi demokrasi yang dilakukan harus ditujukan untuk memperbaiki, bukan sebaliknya diarahkan untuk mengganti sistem demokrasi langsung. "Jelas ini menegaskan kegagalan elite politik dalam menghadirkan demokrasi langsung yang bermartabat sesuai dengan nilai dan prinsip prinsip yang dianut oleh Bangsa Indonesia," tegasnya.

Badiul mengatakan, evaluasi demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk membawa bangsa ini mundur ke belakang, yang dimana sistemnya tidak lebih baik dari sistem demokrasi langsung yang selama ini sudah dijalankan, demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat.

Pendidikan politik harus jadi prioritas partai politik, kaderisasi menjadi alat untuk menggembleng kader dan memunculkan pemimpin yang baik. "Bukan justru sebaliknya, partai politik menafikkan proses kaderisasi dan mengedepankan pragmatisme politik, misalnya mencomot orang untuk dicalonkan dalam kontestasi karena pertimbangan elektabilitas dan mengabaikan kualitas kader yang ada," paparnya

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan evaluasi sistem demokrasi diperlukan untuk mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.

Menurut dia, sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Daerah
Kemeriahan Gebyar PAUD Yogy...
Megapolitan
Pelatihan Mengemudi Becak L...
Olahraga
Ganda Campuran Indonesia Ra...
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.