Akar Kekerasan Infrastruktur yang Menjerumuskan 'Orang Laut' Menjadi Pemulung

Kekerasan infrastruktur tak mereda setelah reformasi. Banyak program pembangunan desa dan daerah yang tidak digunakan secara utuh oleh Orang Laut. Beberapa di antaranya adalah bantuan panel surya, alat tangkap jaring, serta inisiasi pembuatan rumah yang menetap di satu pulau atau kawasan pesisir.

Studi tahun 2014 turut menggarisbawahi program merumahkan Orang Laut di pulau-pulau sekitar Batam seperti Pulau Bertam, memiliki sejumlah kelemahan. Program tersebut tidak mempertimbangkan analisis kebutuhan komunitas sasaran, mengesampingkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas setempat.

Studi tersebut juga menyebut Orang Laut di Pulau Bertam terjebak pada kehidupan tokenisme, alias sangat tergantung pada bantuan. Ini membuat Orang Laut sulit bangkit dari kemiskinan.

Kondisi Orang Laut saat ini justru semakin nahas karena perubahan iklim yang memperparah musim badai di perairan Kepulauan Riau. Sebagian dari mereka yang nelayan tak bisa berlayar mencari ikan. Sementara, di daratan tak banyak kesempatan karena pendidikan Orang Laut yang rendah dan stigma mereka sebagai warga kelas dua. Pencarian pun berakhir di tempat pembuangan akhir, untuk mengais sisa-sisa makanan dan pakaian.

Masa depan Orang Laut

Hingga saat ini pembangunan Batam belum menunjukkan tanda-tanda berhenti.

Tahun 2024, atas nama transisi energi terbarukan, rencana pengembangan kawasan industri Rempang Eco City akan berdampak pada Orang Laut yang ada di Rempang-Galang. Belum lagi rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan yang melewati Tanjungsauh diyakini akan berdampak pada Orang Laut di Kampung Air Mas.

Pemerintah sepatutnya memberi perhatian pada kondisi Orang Laut di Kota Batam. Alangkah memilukan kalau Orang Laut yang merupakan penduduk asli Kota Batam malah tersisih dalam pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Pemerintah dapat menginisiasi pemberdayaan Orang Laut sesuai apa yang mereka butuhkan. Jika mereka membutuhkan alat tangkap atau sampan untuk berlayar mencari hasil laut, pemerintah seharusnya tidak menjalankan program perbaikan rumah.

Sudah saatnya pemerintah turut menghentikan pola pembangunan top down alias dari atas ke bawah yang sudah berlangsung sekian lama. Proyek infrastruktur ataupun investasi besar lainnya perlu didahului dengan dialog bersama Orang Laut untuk mencegah kekerasan kembali terulang.

Dedi Arman, Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.