Akar Kekerasan Infrastruktur yang Menjerumuskan 'Orang Laut' Menjadi Pemulung

Akar kekerasan terhadap Orang Laut

Dalam kasus Orang Laut, kekerasan infrastruktur terjadi akibat kebijakan pemerintah 'mendaratkan' Orang Laut yang awalnya hidup nomaden di Perairan Batam.

Kekerasan infrastruktur kerap tak disadari karena adanya kekeliruan pemahaman pemerintah mengenai kebudayaan masyarakat berbasis laut yang amat bias dengan perspektif masyarakat berbasis darat. Kebijakan yang dilahirkan sebagai "pemaksaan" untuk menangani masalah-masalah masyarakat kelautan pun pada akhirnya meleset dan justru melahirkan kekerasan.

Kekerasan ini berhulu dari pembangunan besar-besaran Kota Batam sebagai pusat investasi sejak 1970-an. Saat itu, Batam sebagai wilayah strategis daerah perbatasan negara tumbuh menjadi daerah Industri, perdagangan, galangan kapal, dan pariwisata yang mempunyai otoritas pengembangan wilayah.

Agar Kota Batam lebih 'berstandar internasional', Pemerintah secara khusus mencanangkan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) di Batam dan sekitarnya tahun 1980-an. Melalui PKMT dan dalih pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengubah pola hidup Orang Laut dengan mendaratkan mereka di sejumlah pulau yang telah disiapkan infrastrukturnya termasuk menyediakan perumahan.

Di Kota Batam, Orang Laut mendiami Pulau Caros (Kelurahan Karas), Tanjung Undap (Kelurahan Tembesi), Pulau Nipah ( Kelurahan Galang Baru), Pulau Nanga (Galang Baru), Pulau Bertam (Bulang). Orang Laut juga ada di Pulau Lingka (Bulang), Pulau Gara (Bulang) dan Pulau Air Mas (Ngenang).

Inilah kesalahan pertamanya. Sedari awal, negara membalikkan konstruksi moral dan kultural Orang Laut dengan melabeli mereka sebagai "masyarakat terasing", kaum miskin, terbelakang, dan seterusnya. Padahal, fakta historis dan etnografis menunjukkan sebaliknya. Mereka memiliki sistem sosial yang kuat dalam mendukung keberlangsungan hidup mereka sebagai suku bangsa pengembara laut.

Akhirnya, kehidupan Orang Laut mulai berubah seiring pembangunan. Mereka tak lagi hidup mengembara dengan sampan di lautan bebas. Tidak pula mereka bebas melakukan aktivitas ekonomi secara subsisten atau untuk kebutuhan sehari-hari.

Terkungkung paradoks

Kehidupan Orang Laut kemudian terkungkung paradoks: menjadi manusia modern atau bertahan dalam tradisi moyang mereka di tengah bentang alam dan iklim yang berubah. Akses mereka terhadap sumber daya perairan seperti ikan telah dikurangi akibat maraknya reklamasi pantai untuk kawasan industri dan riuhnya lalu lintas kapal.

Perubahan inilah yang pada gilirannya melahirkan kesadaran baru dalam komunitas Orang Laut, yakni kesadaran untuk 'mendarat'. Banyak Orang Laut yang akhirnya memilih bermukim tapi tetap melaut untuk mencari nafkah.

Mereka juga melengkapi sampan tradisional dengan perkakas modern seperti mesin perahu. Meski bisa bergerak lebih cepat, mesin membutuhkan bahan bakar yang kemudian menambah beban mereka.

Sayangnya, tidak mudah untuk mencari nafkah di laut di tengah bentang alam Batam yang berubah. Ikan-ikan juga tak lagi mudah didapat. Mereka harus melaut lebih jauh. Artinya, ongkos bahan bakar lebih besar dan lebih sedikit keuntungan yang dibawa pulang.