Struktur Fiskal Belum Berada di Jalur yang Sehat

JAKARTA - Pemerintah dinilai akan kesulitan merealisasikan strategi kebijakan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang, jika desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih seperti saat ini di mana terjadi pemborosan uang negara di berbagai pos belanja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan program hilirisasi tetap menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang. Selain itu juga perlu penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Adapun dalam jangka pendek, fiskal diarahkan menjaga keberlanjutan program prioritas, termasuk penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan individu, serta konvergensi antardaerah.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel," katanya.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang dihubungi di Yogyakarta, Selasa (4/6), mengatakan formulasi APBN saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal itu bahkan bisa dilihat publik secara kasat mata karena Presiden Jokowi sering mengungkapkan masih banyaknya pemborosan APBN untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

"Berulang kali kan Presiden bilang soal pemborosan. Anggaran stunting habis untuk rapat dan bangun pagar kelurahan. Tahun lalu, soal anggaran perjalanan dinas, dan Mei ini Presiden mengungkap soal pusat dan daerah habis 6,2 triliun rupiah untuk bikin aplikasi," kata Aditya.

Mengenai aplikasi sebenarnya hal itu terjadi sejak dulu, yakni pemerintah sering membuat duplikasi program antarkementerian dan lembaga yang hanya mengejar output dan laporan beres ketimbang outcome yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Sementara dari sisi kesehatan fiskal APBN, jelas Aditya, saat ini masih terlalu bergantung pada utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat bisa menimbulkan risiko fiskal yang signifikan di masa depan, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat.

"Meski defisit anggaran bisa dimaklumi dalam situasi tertentu, defisit yang terus-menerus tanpa ada upaya pengendalian yang jelas menunjukkan bahwa struktur fiskal belum berada pada jalur yang sehat," jelas Aditya.

Dengan masih banyaknya pemborosan anggaran dan masih maraknya praktik korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan bahwa sebenarnya APBN jauh dari kredibel. Masih banyak kebijakan fiskal yang kurang transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan sulit untuk menilai ke mana sebenarnya uang negara digunakan.

Contoh terkini di depan mata adalah anggaran Kementerian Pertanian yang jelas-jelas untuk mendukung sektor pertanian, bahkan nyatanya habis disedot eks Menteri Pertanian dan kroninya beserta pejabat-pejabat eselon I, termasuk untuk mengundang penyanyi dangdut.

"Jadi belum kredibel APBN kita. Sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran masih belum optimal. Kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih lemah. Bahkan BPK saja terlibat dalam korupsi, bagaimana mau kredibel," papar Aditya.

Dari sisi penerimaan, struktur pendapatan negara masih sangat tergantung pada pajak tambang. Dengan kebergantungan negara pada pajak dan sumber daya alam sering kali bersifat volatile, karena bergantung pada kondisi ekonomi global, maka membuat penerimaan negara kurang stabil dan dapat mengganggu perencanaan anggaran jangka panjang.

"Terakhir, subsidi yang belum tepat sasaran. Subsidi LPG bagaimana? Subsidi pertalite? Subsidi solar? Subsidi BLT? Semua masih banyak lobangnya," tandas Adit.