Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dinaikkan

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kenaikan anggaran berkisar 10-17 persen dari pagu APBN 2024.

"Kami menyadari pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin (20/5).

Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar 708,2-741,7 triliun rupiah, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar 665,02 triliun rupiah.

Dana tersebut rencananya digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Sementara anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar 191,5 triliun-217,8 triliun rupiah. Adapun pada APBN 2024, nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar 185,2 triliun rupiah.

Anggaran kesehatan bakal digunakan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, juga untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Menkeu, Senin (20/5), menyampaikan KEM-PPKF untuk tahun anggaran 2025 kepada DPR melalui Rapat Paripurna. KEM-PPKF kali ini merupakan rancangan transisi, di mana pemerintahan saat ini membahas bersama DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.

Sri Mulyani memastikan desain fiskal dan asumsi makro yang tertuang dalam KEM-PPKF telah dikoordinasikan dengan tim pemerintah berikutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi agar program dan prioritas pembangunan pemerintahan baru tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," ujar Sri Mulyani.

Target Defisit

Dalam rancangan KEM-PPKF, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 ditargetkan berada pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB. Rasio utang akan dikendalikan dalam batas terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.

Adapun untuk asumsi makro, Kementerian Keuangan membidik pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen pada 2025. Sementara imbal hasil (yield) SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300,00-Rp16.000,00. Sedangkan inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 75-85 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 580 ribu-601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.