Pemerintah Belum Serius Membangun Kemandirian Pangan

Dari Surabaya, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan problem yang ditimbulkan oleh impor pangan bukan sekadar dari persentase atau jumlah volume yang diimpor, tapi juga soal kapan impor itu dilakukan dan keakuratan data yang mendasari jumlah impor.

"Pada dasarnya jumlah impor yang boleh diimpor adalah defisit dari supply dan demand, namun yang sering menjadi masalah adalah timing impor beras itu sendiri. Seharusnya impor dilakukan sebelum atau sesudah masa panen, bukan saat atau dekat dengan musim panen. Kalau polanya seperti itu, maka otomatis akan terjadi kelebihan supply dan petani akan dirugikan," kata Zainal.

Diversifikasi Pangan

Sebelumnya, Dosen Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Cirebon, Dr Taufan Hunneman mengatakan pemerintah perlu menyusun strategi atau terobosan untuk menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat. Karena itu, pemerintah harus serius mengimplementasikan diversifikasi pangan pokok, terutama sumber karbohidrat.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional. Sebab, hal itu akan sulit terpenuhi, sebagaimana dalam beberapa hari belakangan ini.

"Karena itu, pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian," ujar Taufan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/3).