Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ini Empat Rekomendasi Walhi sebagai Respons atas Bencana yang Tewaskan 13 Warga Luwu

📅 Rabu, 08 Mei 2024, 17:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Ini Empat Rekomendasi Walhi sebagai Respons atas Bencana yang Tewaskan 13 Warga Luwu Doc: ANTARA/HO-BNPB
Ket. Pantauan visual udara lokasi terdampak tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan oleh tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan helikopter, Selasa (7/5/2024).

Jakarta - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menerbitkan empat rekomendasi yang mendesak untuk direalisasikan sebagai respons terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menewaskan13 warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amien dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan untuk direalisasikan segera oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Empat butir rekomendasi tersebut, yaknimerevisi peraturan terkait pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL).

Hal itu karena Walhimenilai banyak kawasan yang rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor justru diberikan izin pertambangan; salah satunya berlokasi di Desa Rante Bella, Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan.

Rekomendasiselanjutnya, yaknimengubah perspektif dan model siaga mitigasi serta penanggulangan bencana. Walhi menilai sudah saatnya pemerintah bisa menyelesaikan persoalan secara lugas tanpa dibatasi wilayah administratif namun, pemerintah seharusnya menyusun upaya mitigasi dan penanggulangan bencana melalui pendekatan bentang alam baik penyelesaian di tingkat DAS maupun kawasan esensial.

Walhijuga merekomendasikan agar memberikan edukasi serta melibatkan masyarakat secara bermakna di sekitar kawasan untuk sama-sama menyusun dan merumuskan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

"Kami juga merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan tegas menindak aktivitas pertambangan yang berada di kawasan inti dan penyangga pegunungan Latimojong," kata dia.

Ia menjelaskan, rekomendasi ini diberikan berdasarkan hasil kajian dan analisa dari tim Walhi Sulawesi Selatan atas respons bencana banjir dan longsor yang menewaskan 13 warga dan dampak kerusakan lainnya di Kabupaten Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng.

Dalam kajian tersebut Walhi mendapati lima kabupaten yakni Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng yang dilanda bencana banjir dan longsor sejak 3 April 2024 telah memiliki wilayah tutupan hutan di bawah 30 persen.

Kemudian menemukan aktivitas ekstraktif dan alih fungsi hutan di daerah inti penyangga pegunungan Latimojong telah memperparah banjir serta tanah longsor yang melanda Kabupaten Luwu, Enrekang, Sidrap, dan Wajo.

Pasalnya, kata dia, di sekitar kawasan penyangga pegunungan itu terdapat wilayah pertambangan emas dan beberapa aliran sungai di antaranya juga dibebani oleh pertambangan galian C atau penggalian pasir sungai berizin.

Kondisi itu, lanjut dia, semakin diperparah karena jenis tanah di sekitar wilayah itu masuk dalam kategori tanah andosol dan latosol yang rentan erosi utamanya ketika musim hujan tiba sehingga alih fungsi lahan untuk aktivitas ekstraktif dan perkebunan di kawasan itu akan mendorong terjadi banjir dan longsor.

"Secara umum kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air Gunung Latimojong telah menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan kegiatan perusahaan itu maupun tambang ilegal," ujarnya.

Sebelumnya diketahui data dari Kantor SAR Makassar mengungkap identitas ke-13 orang korban meninggal dunia itu adalah Rumpak (97), Jatima (55), Rima (84), Muh Misdar (29), Mawi (57), Sukma (9), Kapila (84), Ambo Accung, Nadira (40), Sunarti (40), Ulfiana (8), Mutmita (5), dan Suardi (70).

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Jelang Pertunjukkan Teater ...
Daerah
Pemprov Jawa Timur Catat Po...
Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.