Pemkot Bogor ikhtiar wujudkan angkutan massal nyaman dan aman

David menerangkan, dari segi keamanan pihaknya akan mengimplementasi sistem telematika berbasis AI bernama smart bus, sehingga sopir bisa dimonitor secara real time dan dilengkapi blackbox.

Tak hanya itu, lanjutnya, teknologi AI yang dipakai mencakup sistem pembayaran non tunai dan manajemen armada. Sehingga jumlah penumpang dan pendapatan perhari bisa dicek secara real time.

"Dalam industri transportasi kecepatan mengambil keputusan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kalau ada komplain harus ditindaklanjuti langsung jangan sampai lewat berhari-hari,"katanya.

Ekosistem transportasi umum di Kota Bogor juga semakin berkembang. Setelah Biskita Transpakuan, angkot listrik kerja sama PTP dan PT Kalista Nusa Armada (Kalista), bakal meroda di ruas-ruas jalan Kota Bogor.

Rencananya angkot listrik tersebut akan menggantikan angkot-angkot konvensional lama sebagai upaya pengurangan emisi karbon, yangsatu angkot listrik akan menggantikan dua angkot konvensional.

Terdapat lima unit yang diuji coba dengan rute Cidangiang-Suryakencana. Angkot listrik itujuga bakal dilengkapi dengan sistem pembayaran non tunai, seperti konsep transportasi di Provinsi DKI Jakarta, Jaklingko.

Kehadiran angkot listrik ini dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda),sehingga tidak menimbulkan gesekan antara sopir angkot konvensional dengan angkot listrik.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto siap mengawal penataan transportasi yang humanis. Keterpaduan moda transportasi yang terkoneksi dengan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat, juga menjadi bagian dari tugas tertunda itu.

"Keberlanjutan program pembangunan diperlukan agar pembangunan di sebuah kota terus berlanjut dengan baik. Melengkapi dan menyempurnakan yang sudah bagus. Serta, menangani dan memperbaiki yang belum sempat tersentuh," ujar Atang.

Menurutnya, sisa waktu kepemimpinan Wali Kota Bima Arya harus mendapat kesempatan untuk mengejar target pembangunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.

"Insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik dan kita jalankan bersama menyelesaikan PR-PR tersisa," kata Atang.