-
-
- Rona
-
- Socrates Mengkritik Demokrasi pada Masyarakat yang Tidak Berpengetahuan Socrates Mengkritik Demokrasi...
Socrates Mengkritik Demokrasi pada Masyarakat yang Tidak Berpengetahuan
📅 Kamis, 22 Feb 2024, 06:10 WIB | Oleh: Haryo Brono
Bagi Socrates percaya bahwa pencarian kebenaran dan kebijaksanaan adalah tujuan tertinggi keberadaan manusia. Ia sangat prihatin dengan bahaya populisme yang tidak terkendali dan pengaruh opini publik, yang menurutnya dapat menghambat pencarian pengetahuan sejati dan mengarah pada pengambilan keputusan yang salah arah.
Socrates berargumen bahwa demokrasi, meskipun tampaknya merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat, dapat dengan mudah berubah menjadi tirani mayoritas. Di sini opini, emosi, dan prasangka populer lebih diutamakan daripada akal dan kebijaksanaan.
Ia menyebut tipe pemimpin politik yang disebutdemagogyaitu pemimpin yang mengandalkan prasangka, janji palsu, dan karisma untuk memanipulasi pemilih agar memilih mereka. Istilah ini muncul di Yunani pada abad kelima SM, sekitar zaman Socrates, dan sering digunakan secara negatif.
Socrates sendiri sangat khawatir format demokrasi akan menimbulkan hasutan. Ia juga khawatir mereka yang mencalonkan diri tidak akan memiliki kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin dan mungkin akan menggunakan jabatan yang mereka pilih untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan umum.
Sebaiknya Anda baca juga:
Socrates pun berpendapat bahwa dalam demokrasi, mayoritas dapat menggunakan kekuasaan. Dengan cara menekan suara perbedaan pendapat dan melemahkan upaya mencapai kebenaran. Ia percaya bahwa keputusan yang diambil oleh mayoritas, didorong oleh bias pribadi, kepentingan jangka pendek, dan sentimen populer, belum tentu merupakan kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan.
Socrates percaya bahwa keadilan sejati membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan pengakuan terhadap tatanan moral yang lebih tinggi. Ia mengkritik fokus demokrasi pada kebebasan pribadi dengan mengorbankan tanggung jawab kolektif dan berargumen bahwa demokrasi memungkinkan berkembangnya kejahatan dan pengabaian kebajikan. hay/I-1
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!