BPS Ungkap Dua Provinsi Ini Bukukan Pertumbuhan tertinggi Didorong Hilirisasi

Jakarta, 05/2 (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Maluku dan Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi, masing-masing 20,49 persen dan 11,91 persen, yang mana salah satu faktornya adalah hilirisasi.

"Industrialisasi atau yang kita sebut dengan program hilirisasi nikel di kedua provinsi tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, serta perdagangan menjadi tiga sektor utama sumber pertumbuhan di wilayah Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua.

Khusus untuk Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, Amalia menyebut industri olahan tambang, terutama feronikel, menjadi sumber ekonomi terbesar di kedua provinsi tersebut.

Dampak dari hilirisasi itu tercermin pada kinerja sumber pertumbuhan kedua provinsi, di mana Sulawesi Tengah memberikan sumber pertumbuhan 2,58 persen dan Maluku Utara 2,67 persen.

Andil sumber pertumbuhan ekonomi dari provinsi lain yaitu Sulawesi Selatan 2,04 persen, Sulawesi Tenggara 0,69 persen, Sulawesi Utara 0,67 persen, Sulawesi Barat 0,22 persen, dan Gorontalo 0,17 persen. Dari kinerja seluruh provinsi tersebut, Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,37 persen pada 2023.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua tercatat sebesar 6,94 persen. Selain Maluku Utara, Provinsi Papua Tengah memberikan sumber pertumbuhan 1,84 persen, Papua Barat dan Papua masing-masing 0,65 persen, Maluku 0,56 persen, Papua Selatan 0,24 persen, Papua Pegunungan 0,19 persen, dan Papua Barat Daya 0,14 persen.

Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun andil perekonomian Sulawesi serta Maluku dan Papua terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah Jawa. Sulawesi memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 7,10 persen, sementara Maluku dan Papua sebesar 2,58 persen.

Kontribusi Jawa terhadap PDB mencapai 57,05 persen, dan masih mendominasi kinerja ekonomi secara nasional.