Pemerintah Jangan Korbankan Petani untuk Menjaga Inflasi

JAKARTA - Pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) menghasilkan salah satu keputusan penting, yaitu memperkuat ketahanan pangan untuk mencapai target inflasi 2024 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (29/1), mengatakan penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan mengamankan produktivitas, sehingga ketersediaan data yang valid sangat diperlukan.

Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan dengan memperkuat strategi antar-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Langkah-langkah strategis berikutnya yang disepakati TPIP untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, meliputi kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga akan mengendalikan inflasi volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen dengan fokus pada komoditas beras, cabai, dan aneka bawang. Selanjutnya, juga menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan untuk mitigasi risiko jangka pendek dan juga untuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan.

Kesejahteraan Petani

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan pengendalian inflasi memang penting, namun juga harus mempertimbangkan kesejahteraan produsen pangan yaitu petani.

"Ini yang sering terlewat dari pengambil kebijakan. Harganya jangan sampai menekan petani," tegas Qomar.

Pemerintah, katanya, sering kali mematok harga murah hasil produksi petani demi menekan inflasi, bahkan kadangkala lebih rendah daripada biaya produksi seperti yang kejadian di penetapan harga gabah dan beras tahun lalu.

"Dengan penetapan harga yang rendah ini menjadikan usaha tani tidak menarik untuk generasi muda, sehingga meningkatkan potensi alih fungsi lahan," kata Qomar.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan inflasi tinggi pasti akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka langkah memperkuat ketahanan pangan memang sangat penting.

Kunci utama memperkuat ketahanan pangan adalah meningkatkan produkvitas pertanian, memperkuat distribusi pangan, diversifikasi pangan dan memperkuat cadangan pangan. "Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program ketahanan pangan, dan perlu dilakukan koordinasi yang efektif antarlembaga terkait termasuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk memastikan implementasi program yang terintegrasi dan efisien," tutup Maruf.