Menekan Oligarki, Sistem Pemilu dan Pembiayaan Kampanye Perlu Dibenahi

Arizka Warganegara, Universitas Lampung

Setelah lebih dari 25 tahun reformasi politik, Indonesia masih saja mengalami persoalan prinsipil dalam berdemokrasi. Proses elektoral, baik pada level nasional maupun lokal, masih lekat dengan kontroversi politik uang, pragmatisme elit, kelemahan institutionalisasi partai politik. Ini membuat kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu dipertanyakan.

Terlebih lagi, laporan yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022 menyebutkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori flawed democracy dengan nilai 6,71. Kategori ini merefleksikan demokrasi yang masih bermasalah dalam beragam aspek, mulai dari soal kebebasan sipil, fungsi pemerintah sampai proses elektoral.

Riset menunjukkan kerap terjadinya kecenderungan democracy backsliding (kemunduran demokrasi) yang berdampak pada melemahnya integritas proses elektoral. Beberapa faktor penyebab kemunduran demokrasi tersebut antara lain pertumbuhan digital politik, populisme, transformasi ekonomi masyarakat hingga dampak pandemi.

Dalam konteks Indonesia, integritas elektoral menjadi isu publik yang belum terselesaikan. Aktivitas yang merusak integritas dan hasil pemilu (electoral abuse activities), sebagai contoh ketidaknetralan penyelenggara pemilu di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang kemudian membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada salah satu anggotanya.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh dampak langsung dari sistem pemilu Indonesia yang terlalu kapital sentrik yang memungkinkan terjadi transaksi ilegal-pragmatis antara penyelenggara dan calon legislatif. Kekuatan modal (uang) menjadi salah satu penentu dalam kemenangan setiap calon sehingga pemilihan umum (pemilu) kerap kali hanya menjadi bussines driven politics. Inilah yang membuat langgengnya oligarki di Indonesia.

Akar masalah utama sistem politik yang berbasis pada kepemilikan akan kapital adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik sehari-hari.

Oleh sebab itu, untuk mereduksi hal tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang mesti kita benahi. Pertama adalah sistem pemilunya, dan kedua adalah mekanisme pembiayaan politik dan kampanye.

1. Perubahan sistem pemilu

Mekanisme pemilihan one man one vote system dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dibarengi dengan tidak hanya menghitung suara pemilih mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan representasi geografis dan demografis pemilih.

Sistem pilpres yang berlaku sekarang hanya berdasarkan pada logika suara terbanyak (popular vote). Ini membuat kemenangan seorang calon presiden praktis hanya memerlukan kemenangan pada tujuh daerah padat pemilih seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Padahal, secara geografis dan demografis Indonesia punya 38 provinsi.

Ke depannya, sistem pilpres perlu mempertimbangkan kemenangan masing-masing capres pada daerah pemilihan. Daerah pemilih per provinsi seperti yang berlaku hari ini mesti dibagi kembali secara proporsional berdasarkan pada luas wilayah dan jumlah pemilih. Skema ini diharapkan dapat mewujudkan membuat hasil pemilihan lebih demokratis dan merata.

Sistem Pilkada langsung juga perlu dimodifikasi. Kabupaten/kota yang sudah mapan secara ekonomi dengan indeks korupsi yang rendah, dan indeks ini bisa merujuk seperti survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memiliki kelompok masyarakat menengah yang dominan memang dapat menjalankan model pilkada langsung. Namun, daerah-daerah dengan indeks kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang rendah, sebagai contoh Kabupaten Sumba Tengah perlu disediakan sebuah sistem alternatif, misalnya dengan mengembalikan pemilihan lewat mekanisme DPRD.

Memang, akan ada potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD, tetapi setidaknya perkembangan kualitas demokrasi dapat terkontrol dengan lebih baik. Meski demikian, perlu juga ada mekanisme promosi bagi daerah yang secara ekonomi dan kesejahteraan membaik untuk dapat menyelenggarakan pilkada secara langsung.