Kongres Loloskan RUU untuk Cegah 'Shutdown'

WASHINGTON DC - Kongres Amerika Serikat (AS) pada Kamis (18/1) memberikan lampu hijau untuk pendanaan sementara bagi mencegah penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) yang mengancam fungsi beberapa lembaga federal utama dan dapat menyebabkan ribuan karyawan dipulangkan tanpa bayaran.

Karena sebagian besar pemerintahan akan tutup pada akhir Jumat (19/1), Dewan Perwakilan Rakyat AS memutuskan untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut setidaknya selama enam pekan ke depan, menyetujui tindakan yang telah diajukan sebelumnya oleh Senat.

Resolusi lanjutan terakhir diajukan oleh para pemimpin di majelis tinggi ketika para pegawai negeri sipil AS bersiap untuk dipulangkan tanpa dibayar. Rumitnya negosiasi dan prakiraan akan terjadinya badai musim dingin yang brutal, telah membatasi kerja para anggota parlemen, dan Kongres mengumumkan bahwa mereka akan ditutup dari tugas sepanjang hari pada Jumat.

"Kami punya kabar baik untuk Amerika: Tidak akan ada penutupan pada hari Jumat," kata Pemimpin Mayoritas Senat Partai Demokrat, Chuck Schumer, dalam pidatonya di depan rekan-rekannya. "Karena kedua belah pihak telah bekerja sama, pemerintah akan tetap terbuka. Pelayanan tidak akan terganggu. Kita akan menghindari bencana yang tak perlu," imbuh dia.

Kesepakatan jangka pendek diajukan setelah negosiasi mengenai anggaran setahun penuh terhenti karena adanya tuntutan dari anggota DPR dari Partai Republik untuk melakukan pemotongan belanja besar-besaran dan reformasi imigrasi yang gagal ketika Senat yang lebih moderat tiba.

Berdasarkan kesepakatan itu, layanan dan administrasi yang berkaitan dengan pertanian, energi dan air, konstruksi militer dan program veteran, transportasi dan perumahan yang semuanya terhenti pada akhir pekan, akan didanai hingga 1 Maret.

Militer, kementerian kehakiman, keamanan perbatasan, Kongres, dan banyak dinas serta kementerian federal lainnya dijadwalkan kehabisan dana pada awal Februari, namun kini dapat berfungsi hingga 8 Maret.

Hal ini akan memberi anggota parlemen lebih banyak waktu untuk menetapkan anggaran setahun penuh sesuai dengan batas pengeluaran yang disetujui oleh Partai Demokrat dan Republik tahun lalu.

Disfungsi

Bahkan dalam kondisi persatuan lintas partai yang jarang terjadi, Kongres dapat bekerja dengan sangat cepat.

Namun anggota parlemen melipatgandakan upaya untuk membawa undang-undang tersebut ke meja Presiden Joe Biden ketika Dinas Cuaca Nasional memperkirakan hujan salju akan mencapai ketebalan 10 sentimeter di pinggiran Washington DC dalam semalam.

Meskipun hal ini mendesak, puluhan anggota Partai Konservatif di DPR memberikan suara menentang tindakan sementara tersebut. Namun Partai Demokrat memberikan dukungan yang cukup kepada Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, untuk memuluskan pengesahan RUU tersebut.

Mengandalkan dukungan Demokrat untuk membatalkan suara menolak dari Partai Republik adalah praktik yang membuat pendahulu Johnson, Kevin McCarthy, dipecat dalam pemberontakan bulan Oktober yang dilakukan partainya sendiri.

Ketidakmampuan anggota parlemen untuk meloloskan anggaran penuh untuk tahun fiskal yang dimulai hampir empat bulan lalu, telah menyoroti disfungsi di Kongres, yang juga mengalami kebuntuan dalam hal bantuan luar negeri yang diminta segera oleh Gedung Putih.AFP/I-1