Riset Paparkan 3 Prediksi terkait Hoaks di Pemilu 2024

Finsensius Yuli Purnama, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; Fitri Murfianti, Leiden University; Loina L. K. Perangin-angin, Swiss German University, dan Nuril Hidayah, STAI MIFTAHUL ' ULA NGANJUK

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, tim penelitian Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), organisasi yang tersertifikasi oleh International Fact Checking Network (IFCN) dan aktif melakukan berbagai kegiatan untuk melawan hoaks, melakukan analisis pemetaan hoaks. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis isi kuantitatif yang mengkaji 128 narasi hoaks Pilpres 2019. Data tersebut diambil dari laporan masyarakat dan hasil penelusuran fact chekcer di laman cekfakta.com.

Dari hasil pemetaan hoaks Pilpres 2019 tersebut, dapat dilihat beberapa prediksi hoaks untuk Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah hoaks akan meningkat pascapemungutan suara, terutama jika terjadi sengketa pemilu

Pemetaan tipologi hoaks pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa aktivitas hoaks tertinggi terjadi pada fase pascapemilu, terutama dipicu adanya sengketa hasil pemilu, yaitu sebanyak 94 narasi hoaks. Jumlah ini hampir 3 kali lipat dari hoaks yang beredar di masa pra pemilu (34 narasi hoaks).

Besar kemungkinan, tren ini juga akan terjadi di Pemilu 2024. Selain peluang terjadinya sengketa hasil pemungutan suara, peningkatan jumlah hoaks juga bisa didorong oleh kemungkinan terjadinya Pilpres putaran kedua.

Prediksi tersebut setidaknya menguat di media massa, baik dari perspektif lembaga survei, pengamat, sejumlah politikus, termasuk juga langkah antisipatif yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Penyelenggara pemilu rawan diserang hoaks

Selain potensi naiknya jumlah hoaks sebagai akibat dari proses pemilu yang semakin panjang, serangan kepada penyelenggara pemilu juga berpotensi meluas.

Salah satu temuan penting dari riset pemetaan hoaks tahun 2022 adalah bahwa lembaga pemilu, termasuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak luput dari serangan hoaks.

Trend tersebut muncul sejak Pilpres 2019. Sebelumnya, pada Pilpres 2014, hoaks yang menyerang lembaga penyelenggara pemilu bisa dikatakan sangat minim. Risiko dari serangan hoaks terhadap entitas ini cukup serius karena berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjadi sasaran hoaks terutama di masa pascapemilu. Isu-isu yang disasar berkisar pada proses pemungutan suara (14,1%) dan proses perselisihan pemilu (39,8%). Di fase ini, KPU merupakan entitas ketiga yang paling banyak disasar (15,6%), diikuti oleh kepolisian (11,7%) dan pemerintah pusat (7%).

KPU dapat mengantisipasi kerawanan ini dengan menyiapkan perangkat pengecek fakta dan berkolaborasi dengan koalisi sipil dan organisasi cek fakta.

3. Hoaks dengan format video dan penggunaan kecerdasan buatan akan semakin meningkat.

Kekuatan hoaks, salah satunya, terletak pada perpaduan teks dan visual.