Tanah Beralih Tangan, Korban Sengketa Girik Minta KY Awasi Langkah PK.

JAKARTA — Korban sengketa pembelian tanah girik senilai Rp2,6 miliar, Ridwan Tjahjadi tim didampingi hukumnya Andi Ramlan dan Thinton Al Fathah mendatangi Kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Rabu (11/11). Kedatangan tersebut bertujuan untuk mendaftarkan permohonan pengawalan perkara sekaligus menyerahkan dokumen terkait rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi yang dinilai mengabaikan fakta materiel.

Langkah hukum luar biasa ini ditempuh para korban setelah mengantongi novum (bukti baru) serta merasa dirugikan akibat raibnya uang muka sebesar Rp1 miliar dalam transaksi enam bidang tanah girik yang beralih tangan secara sepihak.

Putusan MA

Dalam putusannya MA menilai pembatalan PPJB Nomor 21 sah karena dilakukan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 17 yang telah disetujui dan ditandatangani para pihak di hadapan notaris.

MA juga menilai penjual telah melaksanakan konsekuensi hukum pembatalan dengan mengembalikan uang muka yang diterima, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak penggugat.

Dengan pertimbangan itu, MA menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menolak gugatan penggugat sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.

Kilas Balik Perkara: Transaksi Macet hingga Akta Pembatalan Terselubung

Perkara bermula ketika Ridwan Tjahjadi dan Sendjaja Herlina atau Sanjaya Herlina sepakat membeli enam bidang tanah girik dengan enam Akta Jual Beli (AJB) seharga Rp2,6 miliar. Lantaran pembeli material awal, Wok Gimping, berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA), kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Lee Chung Hyuk yang memiliki hubungan kekerabatan.

Dalam transaksi yang diikat melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan notaris, para korban telah menyerahkan uang muka Rp1 miliar beserta biaya pengurusan sertifikat. Kewajiban pihak penjual saat itu adalah merampungkan sertifikasi tanah sebelum pelunasan dilakukan.

Namun, alih-alih sertifikat terbit, penjual justru meminta pembuatan akta pembatalan PPJB dengan dalih memindahkan proses pengurusan administrasi ke kantor kecamatan guna menghindari tumpang tindih. Sebagai orang awam, Pak Ridwan dan Pak Sanjaya menandatangani dokumen tersebut tanpa dibacakan isinya dan tanpa menyadari ketiadaan klausul pengembalian uang muka Rp1 miliar. Tidak lama setelah itu, Lee Chung Hyuk menghilang dan tanah tersebut justru dijual kepada pihak lain.

Harapan di Tingkat PK dan Pentingnya Pengawalan KY

Pada tingkat peradilan awal, Pengadilan Negeri (PN) Serang sempat mengabulkan sebagian gugatan para korban dengan pertimbangan bahwa penandatanganan tersebut murni transisi administrasi ke kecamatan, bukan pembatalan transaksi. Namun, putusan itu dianulir di tingkat Pengadilan Tinggi hingga diperkuat oleh Mahkamah Agung yang hanya memandang aspek formil tanda tangan.

"Kami sangat menyayangkan putusan MA. Seandainya surat pernyataan bahwa proses itu hanya dipindahkan ke kecamatan turut dipertimbangkan, hasilnya pasti berbeda," ujar kuasa hukum korban di Jakarta.

Menghadapi batas waktu 180 hari, pihak kuasa hukum menargetkan pendaftaran memori PK ke MA melalui PN Serang dapat diselesaikan pada bulan ini. Permohonan pengawalan yang diajukan ke Komisi Yudisial pada Rabu (11/11) ini diharapkan mampu memastikan proses persidangan PK berjalan secara murni, objektif, serta terhindar dari intervensi pihak luar. Pihak KY sendiri menyatakan siap mengawal jalannya perkara setelah akta bukti pengajuan PK resmi diserahkan.

Kuasa hukum penggugat tetap berharap PK dapat membuka ruang penilaian ulang yang lebih komprehensif. “Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud,” kata Thinton.