Gibran Mundur, Bagaimana Nasib HMP DPR?

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Muhammad Khozin menjelaskan nasib hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah diajukan 120 legislator jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah resmi mundur sebagai Wakil Presiden.


“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan.

“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.

Pasal tersebut juga mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Lebih lanjut dia mengatakan Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 46 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.

Khozin menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendengar informasi terkait mundurnya Gibran sebagai Wapres.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan proses HMP tetap berjalan di DPR RI hingga Kamis (12/11).

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengatakan Komisi II DPR RI akan menjadikan polemik yang menyeret Gibran sebagai catatan dalam menyusun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.

Sebelumnya, 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran sebagai Wapres pada Rabu (11/11) sore.

Namun, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11) malam, membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wapres.