Jenderal Maruli ke Pulau Sebatik, Identifikasi Masalah Perbatasan RI-Malaysia

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11) untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Peninjauan tersebut mencakup penyelarasan garis batas negara hingga percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Dalam peninjauan tersebut, Maruli dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Kamis (12/11), mengunjungi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, patok batas negara RI-Malaysia, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, dan Dermaga Sei Pancang.

Ia juga meninjau lokasi lahan yang terdampak outstanding boundary problems (OBP).

Maruli mengatakan peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Menurutnya, mandat BNPPDT tidak hanya mencakup pengelolaan batas wilayah negara, tetapi juga pengelolaan daerah terpencil dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

"Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Maruli.

Terkait pertahanan wilayah, ia menegaskan aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga perbatasan menjadi faktor penting dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme.

"Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah," katanya.

Peninjauan ke Sebatik merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Maruli ke sejumlah kawasan perbatasan Indonesia.

Sebelumnya, ia telah mengunjungi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Kunjungan selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Pulau Laut dan Sabang.

Dari hasil peninjauan sementara, Maruli menemukan sejumlah persoalan yang dinilai dapat ditangani melalui koordinasi pemerintah. Ia mengharapkan langkah penyelesaiannya dapat mulai dilaksanakan pada awal 2027.

"Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan," ungkapnya.

Mengenai batas negara Indonesia-Malaysia, Maruli menilai hubungan dan komunikasi kedua negara berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan teknis terkait penyelarasan garis batas yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.

"Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja," ucapnya.

Ia menjelaskan penyelesaian persoalan batas negara membutuhkan verifikasi lapangan dan keterlibatan sejumlah kementerian serta lembaga sesuai kewenangannya. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat.