Negara-negara Berkembang Terancam Jatuh dalam Krisis karena Utang

Karena itu, menarik utang 345 triliun rupiah untuk membiayai defisit anggaran 35 triliun rupiah sangat tidak masuk akal dan melanggar UU APBN.

"Selain itu juga merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak lain (kreditur pemilik modal). Karena pemerintah harus membayar bunga atas utang yang seharusnya tidak diperlukan untuk membiayai defisit anggaran," tegasnya.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan alarm Bank Dunia soal rssiko beban utang negara berkembang yang kian membahayakan di tengah tingginya suku bunga, perlu disikapi secara bijak.

"Pertama, defisit fiskal harus secara konsisten dijaga di bawah 3 persen. Utang harus digunakan secara tepat guna, juga penting untuk tidak terperosok dalam keputusan-keputusan pembangunan, khususnya infrastruktur, yang sering kali sarat kepentingan non-ekonomi," papar Aloysius.

Kedua, tambah Aloysius, tepat guna penggunaan utang juga merupakan implikasi dari tepat guna pemanfaatan APBN. Dalam hal ini, selain infrastruktur, perlu pula perhatian lebih untuk bidang kesehatan dan pendidikan.