Belanja Anggaran Kurang Inovatif

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak kreatif memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebiasaan membelanjakan anggaran pada bulan-bulan terakhir membuat daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi melemah.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan defisit APBN ini memang dijaga tidak lebih dari tiga persen, kecuali saat pandemi pada 2020-2022 sekitar enam persen. Hal ini sengaja dilakukan agar APBN tetap terjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan negara.

Dia menerangkan realisasi belanja yang tidak maksimal disebabkan pencairan anggaran pada triwulan pertama butuh waktu. Bahkan, pencairannya biasa terlambat sehingga sejumlah program pemerintah mengalami keterlambatan.

"Kedua, saya sepakat birokrat ini kurang kreatif dan tidak inovatif karena programnya itu-itu saja dan cenderung memasang target tidak menantang," tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (18/12).

Ketiga, program pemerintah itu biasanya dialokasikan untuk. Hal-hal yang rutin seperti belanja pegawai dan pemeliharaan gedung dan lain sebagainya. Keempat, katanya, sering kali ada program-program yang tumpang tindih antarkementerian.

"Hal ini karena takut 'kue' dan kewenangannya diambil kementerian lain sehingga biasanya tidak ada integrasi antarprogram, misalnya untuk UMKM maka hampir semua kementerian punya program untuk UMKM," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan realisasi APBN yang rendah perlu dicermati karena berpengaruh terhadap daya ungkit pertumbuhan ekonomi. "Di saat ekonomi butuh dorongan dari motor pertumbuhan dalam negeri karena ekspor sedang turun, belanja pemerintah justru lambat bergerak," ungkapnya.

Dia menekankan, jika kondisi serapan belanja tetap rendah, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan melambat. "Dampak berganda belanja pemerintah mempengaruhi putaran uang di daerah dan vendor pengadaan barang jasa termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga merasakan imbas penurunan realisasi belanja pemerintah," jelasnya.

Dampak Minim

Senada, pengamat lain Celios, Nailul Huda, mengatakan hingga triwulan III-2023, pengeluaran pemerintah belum bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, anggaran belanja negara saat ini terbelanjakan dengan manajemen baik sehingga defisit anggaran masih lebih kecil dibandingkan proyeksi. "Sisi positif ini juga ditunjang oleh pengelolaan keseimbangan yang surplus," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, belanja pemerintah makin terhambat dan akan berdampak pada pembentukan produk domestik bruto (PDB) maupun stimulus perekonomian. "Belanja pemerintah untuk pengeluaran produktif dan menjadi stimulus ekonomi harus menjadi prioritas belanja (APBN)," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN 2023 tercatat defisit sebesar 35 triliun rupiah per 12 Desember 2023. Defisit tersebut setara dengan 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, defisit APBN 2023 didesain 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen dari GDP, sebelum direvisi Perpres 75/2023 menjadi sebesar 479,9 triliun rupiah.

Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan realisasi defisit APBN yang lebih kecil dari proyeksi harus dicermati karena menandakan ada program pemerintah yang belum terlaksana.