Tiongkok Tidak Menganut Proteksionisme saat Berdagang

BEIJING - Pemerintah Tiongkok tidak menganut paham proteksionisme dalam perdagangan internasional. Hal ini dilakukan karena kebijakan proteksi dalam perdagangan tidak kondusif untuk arus bebas barang, jasa, dan modal.

"Proteksionisme dalam perdagangan tidak kondusif untuk arus bebas barang, jasa, dan modal, dapat mendistorsi alokasi sumber daya serta merugikan kepentingan konsumen," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, kepada pers di Beijing, Tiongkok, pada Selasa (12/12).

Seperti dikutip dari Antara, Mao Ning mengatakan hal itu untuk menanggapi Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Gita Gopinath, dalam Kongres Asosiasi Ekonomi Internasional pada Senin (11/12) yang mengatakan kebijakan pembatasan perdagangan dan investasi lintas batas negara meningkat dalam satu dekade terakhir.

Pada 2022, pembatasan baru dalam perdagangan barang, jasa dan investasi melonjak hingga 14 persen menjadi 2.600 kasus atau enam kali lipat dibanding pada 2013.

"Hal ini tidak berdampak baik bagi efisiensi produksi dan pemulihan serta perkembangan ekonomi dunia. Hal yang mengkhawatirkan adalah beberapa negara telah mendorong pemisahan dan pemutusan rantai pasok dengan dalih keamanan, dan menerapkan langkah-langkah pembatasan perdagangan atas nama pengurangan risiko," kata Mao Ning.

Hal itu, kata dia, malah akan membuat dunia semakin tidak aman dan memicu lebih banyak risiko. "Seperti ditekankan Presiden Xi Jinping, di dunia yang kian saling tergantung dan terintegrasi, keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan adalah satu-satunya pilihan yang mungkin," ungkap Mao Ning.

Perekonomian Terbuka

Dia juga menyebutkan Tiongkok selalu berkomitmen untuk membangun perekonomian dunia yang terbuka dan terus mendorong keterbukaan tingkat tinggi.

"Kami selalu percaya bahwa tidak adanya kerja sama menjadi risiko yang paling besar dan kegagalan pembangunan adalah ancaman keamanan terbesar. Tiongkok siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan dan kemakmuran bersama melalui kerja sama yang saling menguntungkan," ungkap Mao Ning.

Menurut IMF, lonjakan tajam proteksionisme terutama terjadi selama pandemi Covid-19 dalam bentuk restriksi ekspor barang medis seperti vaksin. Peningkatan tajam pembatasan ekspor/impor juga terjadi selama perang Russia-Ukraina serta perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan negaranya akan mengambil tindakan sekuat mungkin untuk melindungi keamanan nasional terkait pembuatan cip oleh pabrikan Tiongkok Huawei. "Kami telah memperjelas posisi kami mengenai kontrol ekspor cip AS yang menargetkan Tiongkok dalam beberapa kesempatan," kata Mao Ning.