Riset: Belajar dari 2019, Pemilu Serentak Bukan Solusi Atasi Politik Uang dan Jamin Independensi

Temuan empat dampak tak terpenuhi tersebut menunjukkan bahwa tujuan ideal yang diinginkan dari pelaksanaan keserentakan pemilu ternyata bukan solusi untuk menjawab masalah-masalah yang kerap hadir menjelang pemilu.

Keserentakan tidak sesuai dengan harapan awal agar politik transaksi berkurang dan anggaran pemilu menjadi lebih efisien. Politik transaksional tetap terjadi, termasuk politik uang, dan anggaran penyelenggaraan pemilu justru membengkak.

Keserentakan justru kerap menimbulkan sejumlah konsekuensi yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, pengaturan lima kertas suara dalam satu hari pemilu membawa konsekuensi waktu pencoblosan hingga penghitungan suara yang sangat panjang dan melelahkan bagi petugas, dan kebingungan bagi para pemilih.

Hendaknya ada pembelajaran untuk mengubah dan menjadikan pemilu di Indonesia lebih baik lagi. Ke depan, pemilu serentak nasional perlu diatur untuk memilih presiden dan legislatif nasional (DPR dan DPD) menggunakan 3 kertas suara, dan pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah beserta memilih DPRD menggunakan empat kertas suara. Pemisahan waktu pemilu serentak nasional dan serentak lokal juga akan semakin mempermudah manajemen penyelenggaraan pemilu.

Persiapan, pelaksanaan, dan pemungutan suara, juga perlu diperbaiki karena ini berdampak besar bagi hasil dan kualitas pemilu.

Sri Lestari Wahyuningroem, Dr/Dosen, UPN Veteran Jakarta

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.