Riset: Belajar dari 2019, Pemilu Serentak Bukan Solusi Atasi Politik Uang dan Jamin Independensi

Sri Lestari Wahyuningroem, UPN Veteran Jakarta

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah kali pertama di Indonesia pemilu diselenggarakan secara serentak. Dalam satu hari, sekitar 195 juta pemilih yang tersebar di lebih dari 800 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengikuti pencoblosan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota-di kertas suara yang berbeda namun dalam satu bilik suara bersamaan.

Berita baiknya, Pemilu 2019 mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, sebesar 81,97% untuk pemilihan presiden (pilpres), dan 81,69% untuk pemilihan legislatif (pileg). Artinya, tingkat komitmen masyarakat terhadap sistem demokrasi masih tinggi.

Namun, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang menjadi garda terdepan penyelenggara pemilu memiliki beban kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Data dari KPU dan Bawaslu menyebutkan bahwa 424 orang petugas KPPS meninggal dunia, dan 3.668 petugas KPPS mengalami sakit. Terdapat 92 anggota Panwaslu yang meninggal dunia, serta 2.268 petugas yang mengalami sakit. Kelelahan dan beban kerja yang tinggi menjadi pemicu banyaknya petugas pemilu yang gugur.

Padahal, keserentakan Pemilu 2019 pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat sistem presidensialisme dan membawa empat harapan: (1) berkurangnya praktik transaksi politik antara partai politik dengan individu yang bertujuan untuk perburuan kekuasaan (office-seeking); (2) Berkurangnya politik uang yang muncul akibat biaya politik yang tinggi; (3) menguatnya independensi presiden terhadap parlemen serta mengonsolidasikan sistem kepartaian di parlemen dan; (4) efisiensi pendanaan penyelenggaraan Pemilu.

Faktanya, penelitian saya menemukan adanya dampak yang tak terpenuhi terhadap empat harapan tersebut. Dampak-dampak ini sangat berpotensi menjadi masalah yang akan berulang di Pemilu 2024. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian lintas pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan.

Pengumpulan data dalam penelitian saya dilakukan dengan metode kualitatif melalui focused group discussion (FGD), wawancara semi-terstruktur, dan studi literatur, dengan respondennya mulai dari masyarakat sipil, lembaga pemerintah maupun institusi riset.

1. Transaksi politik untuk kekuasaan

Fenomena transaksi politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan selalu terjadi setiap menjelang pemilu. Ini adalah akibat sulitnya partai politik membangun koalisi yang berlandaskan kesamaan ideologi dan visi, sehingga orientasinya sangat jangka pendek dan oportunisik. Pada akhirnya partai dengan melakukan transaksi-transaksi politik yang menguntungkan kelompok mereka maupun individu.

Transaksi politik ini pada dasarnya sangat berkaitan dengan maraknya praktik mahar politik (nomination buying) dan jual beli suara (vote-buying). Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa politik uang berupa mahar politik yang diduga diberikan oleh bakal calon kepada partai maupun oleh partai pada caleg dan jual beli suara banyak terjadi di Pemilu 2019. Ini membuat hanya mereka yang punya uang yang bisa duduk di kursi kekuasaan.

Dengan demikian, keserentakan pemilu bukanlah jawaban maupun solusi persoalan ini.

2. Politik uang

Menurut Burhanuddin Muhtadi, profesor ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, praktik politik uang sendiri menjadi fenomena "New Normal" sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pada tahun 2008 yang menyatakan caleg yang terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka inilah yang mengubah strategi kampanye dari berbasis partai menjadi candidate-centred, yaitu ketika caleg ramai-ramai mengejar suara personal (personal vote) tanpa terlalu mengandalkan nomor urut.