Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Data Penduduk Miskin Diminta Diperbarui Setiap Saat

13 Jumat, 08 Des 2023, 23:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Data Penduduk Miskin Diminta Diperbarui Setiap Saat Data Penduduk Miskin Diminta Diperbarui Setiap Saat Doc: ANTARA/HO-Diskominfo Rejang Lebong
Ket. Sosialisasi pengelolaan data fakir miskin yang digelar Dinsos Rejang Lebong, Jumat, (8/12/2023).

Rejang Lebong - Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Syamsul Effendi meminta data penduduk miskin di wilayah itu diperbarui setiap saat karena ini berpengaruh terhadap bantuan sosial yang akan diterima warga nantinya.

"Data penduduk miskin ini akan menjadi acuan penyaluran bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah sehingga harus perlu dikelola dengan baik," kata dia dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan data fakir miskin yang digelar Dinas Sosial Rejang Lebong di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, data penduduk miskin yang ada di 156 desa dan kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pendataan penduduk miskin, kata dia, harus dilakukan secara selektif dan menggunakan penilaian yang tepat agar nantinya penduduk yang benar-benar dinilai layak bisa menerima bantuan dari pemerintah.

"Kalau warga yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi menerima bantuan agar dicoret, dan jangan sampai terjadi data ganda atau orang yang berhak menerima bantuan namun tidak menerimanya dan begitupun sebaliknya," tegas dia.

Menurut dia, akurasi data penduduk miskin di daerah itu sangat penting sehingga bisa menghasilkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos RI dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Rejang Lebong akurat dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong Anes Rahman mengatakan jumlah DTKS di Kabupaten Rejang Lebong saat ini mencapai 124.000 jiwa, di mana dari jumlah itu sebagian besar sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Dijelaskan Anes, untuk pengusulan bantuan sosial bagi warga tidak mampu dilakukan oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa/kelurahan setempat.

"Untuk masuk dalam DTKS dan ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diusulkan oleh operator SIKS-NG desa atau kelurahan masing-masing," terangnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Luar Negeri
Zelenskyy Tunggu Tanggapan ...
Daerah
Bencana Alam Sumatera Barat...
Luar Negeri
Protes Krisis Perumahan, Ju...
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.