Agar Lulusan Cepat Dapat Kerja, Ini yang Harus Dilakukan Universitas

Hotpascaman Simbolon dari pusat karir Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, mengatakan bahwa dia hanya sendirian dalam mengurus program pengembangan karir di universitasnya. Pernyataan tersebut didukung juga oleh pegiat pusat karir dari perguruan tinggi lain.

Padahal, pusat karir dapat bertanggung jawab dalam melakukan tracer study. Data hasil tracer study dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum, rekomendasi kebijakan, pengadaan kegiatan pengembangan karir, dan hal-hal penting lainnya.

Selain itu, pusat karir juga dapat difungsikan sebagai penyedia pelatihan dan pembekalan karir bagi calon lulusan dalam mempersiapkan diri sebelum menghadapi masa setelah studi.

Universitas Andalas, Sumatra Barat, contohnya, berhasil menurunkan jumlah lulusan mereka yang belum bekerja sebanyak 7% selama setahun (2022-2023) dengan berbagai macam program, salah satunya adalah kegiatan pembekalan karir bagi calon wisudawan yang akan lulus di setiap periode wisuda.

2. Integrasi mata kuliah praktik dengan magang

Strategi lain yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan mata kuliah praktikum di laboratorium atau lapangan dengan kondisi sebenarnya ketika magang. Contohnya pada bidang ilmu biologi, teknis dan teori yang didapatkan oleh mahasiswa selama praktikum di laboratorium kampus bisa diaplikasikan dan dikembangkan dengan magang di laboratorium pemerintah atau swasta seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Taman Nasional Baluran, Seameo Biotrop, Burung Indonesia, Sintas Indonesia. Integrasi tersebut bisa dilakukan jika kurikulum yang dikembangkan mengakomodasi kegiatan pembelajaran di luar kampus.

Program pemerintah yang ada sekarang yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah mewadahi kebutuhan ini. Namun, kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi di tingkat program studi (prodi) adalah lemahnya kemampuan dalam mengadopsi kebijakan tersebut. Dengan Merdeka Belajar, prodi harus merombak sistem (kurikulum) yang sudah mapan sehingga membutuhkan energi dan sumber daya yang cukup. Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman prodi dalam menyusun konsep dan struktur kurikulum. Sehingga, revisi kurikulum menjadi salah satu cara di tingkat program studi untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional tersebut agar terimplementasikan dengan lebih baik.

3. Kemitraan dengan pengguna lulusan

Hal lain yang dapat menjadi strategi adalah membangun kemitraan dengan pengguna lulusan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Kemitraan dengan industri dan lembaga pengguna lulusan lainnya perlu diperbanyak sehingga membuka peluang mahasiswa untuk lanjut bekerja setelah magang.

Sebagai contoh, Vika Widya yang dulu magang di Sintas Indonesia ketika mahasiswa, sekarang menjadi staf biodiversitas di lembaga yang sama setelah lulus.

Selain itu, banyak stakeholder dan lembaga pencari tenaga kerja yang saat ini mensyaratkan sertifikasi kompetensi dari lembaga nasional seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bagi calon tenaga kerja. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.2 Tahun 1992 terdapat kebutuhan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3 Umum) yang tersertifikasi. Peraturan ini menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pegawai lebih dari 100 orang atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib mempunyai minimal seorang ahli K3 umum untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerja.

Keberadaan sertifikat semacam ini memudahkan calon tenaga kerja membuktikan kompetensinya sesuai kebutuhan perusahaan. Universitas, melalui prodi, bisa membangun kerja sama dengan lembaga sertifikasi sehingga lulusan mereka mempunyai sertifikasi yang dibutuhkan sebelum lulus.

Dengan mengintegrasikan semua solusi di atas, perguruan tinggi dapat menciptakan lulusan yang mempunyai masa tunggu bekerja yang singkat dan mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi. Sehingga, jumlah pengangguran terdidik bisa berkurang dan adaptasi terhadap disrupsi ekonomi dan digital pun bisa terlaksana dengan cepat.