Jaksa AS Tuding Pejabat India Ada di Balik Rencana Pembunuhan Warga Sikh-Amerika

Doc: AP/Craig Ruttle

Ket. Gurpatwant Singh Pannun berbicara pada 26 September 2014 di New York. India telah melakukan penyelidikan tingkat tinggi setelah pihak berwenang AS menyampaikan kekhawatirannya kepada New Delhi bahwa pemerintahnya mungkin mengetahui rencana pembunuhan pemimpin separatis Sikh di tanah Amerika, kata seorang pejabat India pada Rabu, 29 November 2023.

NEW YORK - Departemen Kehakiman AS pada Rabu (29/11), mengatakan, seorang pejabat pemerintah India melancarkan rencana yang gagal untuk membunuh seorang Sikh yang juga warga negara AS di wilayah AS.

Jaksa federal di Manhattan mengatakan, terdakwa Nikhil Gupta (52), bekerja sama dengan pegawai keamanan dan intelijen India dalam rencana pembunuhan seorang pemimpin Sikh warga Kota New York, yang mendukung pembentukan negara Sikh berdaulat di India utara.

Jaksa tidak menyebutkan nama pejabat India atau "target"nya, namun menggambarkan targetnya sebagai warga negara AS asal India. Para pejabat AS telah menyebutkan namanya sebagai Gurpatwant Singh yang berkewarganegaraan ganda AS dan India. Ia pemimpin Sikh for Justice, sebuah kelompok pro-Khalistan yang berkampanye untuk negara Sikh merdeka.

Gupta ditangkap oleh pihak berwenang Ceko pada Juni lalu dan kini sedang menunggu ekstradisi.Dia tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

"Terdakwa bersekongkol dari India untuk membunuh seorang warga negara AS asal India yang secara terbuka menganjurkan pembentukan negara berdaulat bagi umat Sikh, di sini, di New York City," kata Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan dalam sebuah pernyataan.

Pejabat India tersebut dijelaskan dalam dakwaan sebagai "Petugas Lapangan Senior" dengan tanggung jawab dalam "Manajemen Keamanan" dan "Intelijen" yang dipekerjakan oleh pemerintah India dan "mengarahkan plot dari India".

Tuduhan tersebut muncul setelah seorang pejabat senior pemerintahan Biden pekan lalu mengatakan pihak berwenang AS telah menggagalkan rencana pembunuhan seorang separatis Sikh di AS dan mengeluarkan peringatan kepada India atas kekhawatiran bahwa pemerintah di New Delhi terlibat.

Biden menginstruksikan Direktur CIA Bill Burns untuk menghubungi India, kemudian melakukan perjalanan ke sana untuk menyampaikan pesan bahwa AS tidak menolerasi kegiatan semacam itu dan meminta pertanggung jawaban yang bersangkutan.

Biden juga mengangkat masalah ini dengan Perdana Menteri India Narendra Modi saat KTT G20. Ia "menekankan keseriusan masalah ini dan potensi dampaknya terhadap hubungan bilateral adalah ancaman serupa yang akan terus berlanjut," kata pejabat itu.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri Blinken juga membahas masalah ini dengan menteri luar negeri India.

Direktur Intelijen Nasional Avril Haines juga melakukan perjalanan ke India untuk membantu pemerintah dalam penyelidikan internal, kata pejabat itu.

Masalah Diplomatik

Masalah ini sangat sensitif bagi India dan pemerintahan Biden ketika mereka mencoba membangun hubungan yang lebih erat dalam menghadapi pengaruh Tiongkok.

Kedutaan Besar India di Washington dan kementerian luar negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun sebelumnya pada Rabu, Kemlu India mengatakan, New Delhi akan secara resmi menyelidiki kekhawatiran yang disampaikan Amerika Serikat.

"India menanggapi masukan tersebut dengan serius karena berdampak pada kepentingan keamanan nasional kami juga," kata kementerian tersebut, dan berjanji untuk "mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan" jubir Gedung Putih Adrienne Watson.

Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, setelah terdakwa mengindikasikan secara kredibel" bahwa dia diarahkan oleh seorang pejabat pemerintah India, pihaknya menanggapi informasi ini dengan sangat serius dan terlibat dalam percakapan langsung dengan pemerintah India di tingkat tertinggi untuk mengungkapkan keprihatinan AS."

"Pemerintah India sudah jelaskan kepada kami bahwa mereka menangani masalah ini dengan serius dan akan menyelidikinya," katanya. "Kami akan terus mengharapkan akuntabilitas dari pemerintah India berdasarkan hasil penyelidikan mereka."