Berpotensi Jadi Ancaman, Pemimpin Dunia Harus Buat Batasan AI

SAN FRANCISCO - Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada Rabu (14/11), di San Francisco, menyoroti sejumlah isu yang dihadapi kedua negara, mulai dari upaya memberantas narkotika, komunikasi militer, hingga kecerdasan buatan (AI).

"Percakapan (keduanya) mencakup berbagai isu penting, termasuk isu di mana keduanya memiliki pandangan berbeda," kata Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS untuk UrusanTiongkok dan Taiwan, Sarah Beran, dalam pengarahan pers digital terkait pertemuan bilateral Biden-Xi yang dipantau dari Jakarta, Jumat (17/11).

Media pemerintah Tiongkok juga mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan dialog antar pemerintah mengenai kecerdasan buatan atau AI.

Dalam keterangannya sebelum pertemuan, AS mengatakan pihaknya tidak hanya menjadikan AI sebagai isu utama dengan perintah eksekutif yang luas tentang masalah ini, tetapi juga telah mendorong keras norma-norma global tentang penggunaan AI oleh militer secara khusus.

Terlebih lagi, Tiongkok telah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka menerima, terutama dalam hal meninggalkan sistem komando dan kontrol AI untuk senjata nuklir. Meskipun hubungan antara AI dan senjata nuklir tidak secara tegas diuraikan oleh komentar Biden atau pembacaan dari Gedung Putih, para ahli mengatakan kepada Breaking Defense menjelang KTT tersebut bahwa hal itu dapat terbukti menjadi titik kunci kesepakatan antara Washington dan negara yang disebut Pentagon sebagai tantangan "mondar-mandir" Amerika.

Antisipasi Serius

Ekonom Celios, Nailul Huda, mengatakan pemimpin dunia memang harus serius membahas masalah AI itu karena berpotensi menjadi ancaman besar ke depannya. "AI ini selalu diidentikkan dengan berbagai macam masalah, mulai dari deep fake hingga masalah tenaga kerja. Ini yang perlu secara serius di diantisipasi ke depannya," kata Huda.

Hal yang menjadi ancaman juga ialah masalah data pribadi yang rentan disalahgunakan dengan adanya teknologi kecerdasan buatan itu. Batasan-batasan itu yang menurut Huda harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah agar tidak menjadi masalah ke depannya.

"Saya pikir undang-undang perlindungan data pribadi bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah hal negatif tersebut," katanya.

Dalam pertemuan Biden dan Xi, kedua negara bersaing untuk meraih sekutu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di San Francisco.

"Kami tidak akan ke mana-mana," kata Biden kepada para pemimpin bisnis yang menghadiri KTT APEC, mencoba meyakinkan 21 negara anggota mengenai komitmen AS terhadap kawasan tersebut.

Dikutip dari France 24, Biden mengatakan akan ada manfaat regional dan global dari pembicaraannya dengan Xi, sehari setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya tahun ini di sebuah vila di luar kota dan berjanji untuk menghindari keretakan yang merugikan.

Mereka sepakat untuk memulihkan saluran militer, dan Xi berjanji untuk membatasi produksi bahan-bahan di Tiongkok untuk obat fentanil, meskipun perbedaan pendapat mengenai Taiwan masih kuat. "Hubungan yang stabil antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia tidak hanya baik bagi kedua perekonomian tersebut, tetapi juga bagi dunia," kata Biden.

Satu-satunya catatan sumbang terjadi ketika Biden mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa dia masih menganggap Xi sebagai "diktator".

Meski ketegangan mereda, Biden menyatakan bahwa Washington adalah sekutu yang lebih baik bagi 21 negara anggota blok tersebut dibanding Beijing.