Indonesia Sulit Jadi Negara Maju pada 2045

Persoalan Klasik

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan kepastian hukum merupakan persoalan klasik yang masih menjadi hambatan bagi investor masuk Indonesia. Meskipun investasi bukan satu-satunya cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun harus mendapat perhatian serius pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang memberikan kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, tetapi pada kenyataannya itu tidak berjalan mulus.

"Regulasi atau hukum harus tegas tidak hanya di redaksi atau teksnya, tetapi dalam penegakannya. Agar orang percaya dan merasa nyaman berusaha di Indonesia," ungkap Badiul.

Jika merujuk data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi per September 2023 mencapai mencapai 1.053,1 triliun rupiah dari dari total target pemerintah yang tercatat sebesar 1.400 triliun rupiah. Namun begitu, belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara terpisah, aktivis Kebangsaan, Widihasto Wasana Putra, mengatakan ketidakpastian hukum dapat merujuk pada perubahan-perubahan regulasi yang tiba-tiba atau penegakan hukum.

"Hal ini menciptakan risiko tambahan, tidak hanya bagi pengusaha dan investor, tapi juga rakyat kecil yang berjualan di pinggir jalan. Kenapa? Karena akrobat hukum menciptakan instabilitas sampai di akar rumput," papar Widihasto.