4 Alasan Mengapa Pilpres 2024 Bisa Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Saya pribadi berpendapat bahwa tidak ada salahnya Indonesia dipimpin oleh kaum muda, mengingat struktur demografi di Indonesia didominasi oleh kelompok muda. Namun, perlu dicatat bahwa status "anak muda" saja tidak cukup untuk bisa kompeten memimpin negara. Yang paling diperlukan adalah kemampuan, pengalaman dan kebijaksanaan.

Usia bukanlah jaminan bahwa seseorang layak untuk memimpin. Terlebih jika kandidat terpilih melalui jalur yang merusak demokrasi, seperti privilese dan dinasti.

Menjadi presiden atau wakil presiden bukanlah ajang untuk belajar atau coba-coba. Jika jabatan kepala atau wakil kepala negara digunakan sebagai tempat belajar menjadi pemimpin, itu tujuan yang salah.

Jika ada yang mengatakan bahwa perubahan hanya bisa dimulai oleh kaum muda, meskipun yang punya privilese, ini sama saja menganggap Indonesia tidak memiliki anak muda jalur berprestasi. Padahal jika kita lihat catatan sejarah, SBY dan Jokowi adalah contoh politikus dan pemimpin yang memulai karier dari bawah, bukan dari jaringan dinasti.

Padahal juga, Indonesia sudah memiliki sistem partai politik, yang punya skema kaderisasi untuk mencetak kaum muda berprestasi untuk siap menjadi pemimpin. Cara ini yang sesuai dalam sistem demokrasi. "Menyelipkan" anggota keluarga, tanpa proses kaderisasi partai terlebih dahulu, justru akan merusak kualitas demokrasi.

4. Meritokrasi jadi barang langka

Meritokrasi (atau cara memperoleh kekuasaan berdasarkan prestasi, kecerdasan dan usaha) seharusnya menjadi salah satu cara utama untuk mencetak pemimpin masa depan. Melalui meritokrasi, pemimpin dapat membangun struktur pemerintahan yang didasarkan pada kemampuan dan prestasi individu, bukan hanya berdasarkan faktor politik atau nepotisme.

Pada era ketidakpastian global saat ini, penting memilih pemimpin dari jalur meritokrasi agar ia benar-benar memahami pengetahuan akan tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ekonomi global, dan krisis kesehatan. Jika ia paham, ia akan dapat membuat keputusan yang bijak, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu.

Kita semua pasti setuju, bahwa Indonesia tidak kekurangan figur publik hebat yang lahir dari meritokrasi, seperti Dahlan Iskan, Rachmat Gobel, dan Chairul Tanjung. Namun, partai politik agaknya akan sulit menyadari ini kembali selama masih fokus pada tokoh yang diperlukan hanya untuk menggerek elektabilitas partai.

Pemilih harus lebih kritis

Kaesang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSI pernah mengharapkan bahwa Pilpres 2024 perlu berjalan dengan santun dan "santuy" (santai).

Perlu dicatat bahwa pemilu bukanlah ajang bersantai-santai. Memilih pemimpin masa depan bukanlah perkara sepele. Jika pemilih membuat kesalahan dalam memilih calon pemimpin, ada kemungkinan besar mimpi Indonesia emas akan sulit terwujud dan generasi muda dapat saja menjadi kelompok yang paling terdampak karena pemimpin mereka terpilih dari jalur yang tidak semestinya.

Dadang I K Mujiono, Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman