Otorita IKN Berupaya Hindari Kesenjangan Penduduk IKN

SAMARINDA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya menghindari kesenjangan sosial bagi sekitar 280.000 penduduk IKN dengan melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas berupa pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk warga di Kecamatan Sepaku, tapi juga warga di Kecamatan Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan," kata Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, dihubungi dari Samarinda, Kamis (19/10).

Saat ini, katanya, total warga IKN telah mencapai sekitar 280.000 jiwa, lebih banyak dari jumlah warga di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang saat ini sebanyak 190.000 jiwa, naik ketimbang di akhir tahun 2022 yang sebanyak 184.000 jiwa penduduk PPU.

Alimuddin melanjutkan, pemberdayaan harus terus dilakukan bagi warga yang berada di pinggir-pinggir Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, karena jika tidak, maka akan timbul kesenjangan antara warga yang berada di KIPP dengan di pinggirnya.

Otorita IKN akan selalu melakukan pendampingan hingga paripurna, agar masyarakat mampu secara mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan, salah pendampingan yang telah dan akan terus dilakukan adalah melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.

Kemudian, baru-baru ini Otorita IKN telah melaksanakan program pendampingan berupa seminar dan pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, yakni bagi warga yang menerima ganti untung atas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan IKN.

"Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan dan akan dilakukan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah, dengan harapan agar masyarakat dapat terlibat dalam kemajuan IKN," ujarnya.

Alimuddin mengungkapkan, Otorita IKN mencoba membantu masyarakat melalui pelatihan keahlian yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), yakni bagi warga di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya.

Hal itu dilakukan agar warga di kawasan IKN tidak tersingkir setelah ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kaltim, akibat warga tidak siap menerima perubahan. "Kami tidak ingin cerita di Jakarta terjadi di sini, itu tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan berbagai pelatihan yang selama ini dilaksanakan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat," katanya lagi.

Sementara itu, Deputi Sarana Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan kehadiran forum infrastruktur wilayah (FIW) Kalimantan adalah untuk memetakan kebutuhan infrastruktur daerah itu. "FIW ini untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan di Kalimantan," katanya.