Pentingnya Merawat Sistem Pangan Lokal Hadapi El Nino dan Cuaca Ekstrem

Direktur Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari-organisasi pegiat advokasi lingkungan di Papua, Emil Kleden, mengemukakan sistem serupa juga berlaku secara tradisional bagi banyak masyarakat adat di Papua. Mereka biasanya mengandalkan sagu dan ubi jalar yang tumbuh liar di hutan-hutan. Masyarakat Papua juga memiliki kebiasaan menyimpan sagu di tanah basah, di dalam daun, hingga bisa bertahan sampai berbulan-bulan.

Sayangnya, kata Emil, tren sistem pangan lokal ini mulai tergerus karena maraknya alih fungsi hutan di Papua. Beberapa kelompok masyarakat di Papua juga terkena stigma bahwa beras adalah makanan orang kaya. Akibatnya mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan pangan lokal yang sudah dikonsumsi sejak dulu.

"Selain itu, konversi hutan sagu untuk kebutuhan lain ini semakin mengancam keberlangsungan pangan lokal dari Orang Asli Papua (OAP) karena berkurangnya lahan produksi untuk sagu. Belum lagi tentang potensi hilangnya sumber protein hewani seperti rusa, babi, dan kasuari karena habitat asli mereka sudah dihancurkan," kata Emil.

Angga turut membenarkan risiko sistem pangan lokal yang terancam. Menurut dia, pangan lokal dapat tergerus oleh proyek-proyek besar yang datangnya dari luar, misalnya perkebunan berskala besar.

Menurut Angga, pemerintah harus berupaya menjaga agar sistem pangan lokal di desa-desa tidak berkurang. Pelestarian sistem lokal ini, kata dia, justru membantu ketahanan pangan Indonesia di daerah-daerah rural. Jika sistem pangan lokal berlangsung dengan baik, pemerintah hanya perlu berkonsentrasi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota dengan sistem pangan tersentralisasi.

"Jadi dua sistem ini (yang tersentralisasi dan sistem pangan lokal) tidak saling meniadakan, justru saling melengkapi," ujar dia.

Merombak stigma, membenahi kebijakan

Peneliti pertanian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Riska Ayu Purnamasari, mengemukakan sebenarnya pemerintah memiliki kebijakan yang mendorong konsumsi pangan lokal.

Misalnya kebijakan Isi Piringku, panduan konsumsi makanan dari Kementerian Kesehatan yang mempromosikan sumber karbohidrat tidak hanya dari beras tapi juga ubi jalar, singkong, dan lain-lain. Selain itu, beberapa Dinas Pertanian juga memiliki program untuk menggalang konsumsi pangan lokal.

Sayangnya, menurut Riska, kebijakan ini tidak dilaksanakan secara memadai dan saling bertentangan. Misalnya, dalam program pangan bagi masyarakat miskin, cenderung membagi-bagikan beras sebagai makanan pokok.

"Dulu pas Orba (era Orde Baru) aparatur sipil negaranya dibagi-bagi beras," kata Riska dalam diskusi "Belum Ketemu Nasi, belum Makan?" di akun Instagram @ConversationIDN, Jumat lalu.

Keinginan masyarakat mengonsumsi pangan lokal, tutur Riska, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap pangan selain nasi. Selama ini, dia mengatakan banyak masyarakat yang hanya menganggap singkong, jagung, ubi, sebagai makanan sampingan.

Karena itulah, dia mengatakan pemerintah perlu mempromosikan pangan lokal sesering mungkin. "Selama ini tidak ada imbauan yang benar-benar masif, kita tidak pernah lihat di TV, ayo konsumsi ubi atau sudahkah konsumsi ubi bulan ini?" kata dia.