KKP Siapkan Dua Instrumen Kunci Pengelolaan Ruang Laut Berkelanjutan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan perangkat berbasis teknologi digital sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang kuat dan handal. Perangkat tersebut adalah Ocean Big Data dan Ocean Accounting.

Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo pada pelaksanaan Archipelagic and Island States Blue Economy High Level Dialogue yang mengusung tema The Future Outlook of Blue Economy, pada 9 Oktober 2023 di Bali. Ia menyebutkan kedua perangkat tersebut mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.

"Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologi ini seperti radar, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut," kata Victor dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/10).

Ia menambahkan sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. Melalui perangkat tersebut, kita bisa memperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan

Lebih lanjut Ia juga menambahkan akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi e-PIT, selain itu sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.

Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala. Lebih jauh hal ini dapat digunakan sebagai decision support system khususnya untuk membantu mengelola dan memantau sumber daya serta ekosistem pesisir serta laut secara kontinyu, bahkan sangat membantu dalam penentuan lokasi budidaya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.

"Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menangah maupun jangka panjang," tambahnya.

Victor juga berharap pemerintah daerah, instansi sektoral, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, implementasi kebijakan Ekonomi Biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.