Penurunan Kasus Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terus Dipercepat

Doc: ANTARA/HO-Prokompim Kabupaten HSS

Ket. Pertemuan audit kasus stunting Dinas PPKBPPPA Hulu Sungai Selatan Kalsel di Kandangan, Rabu (4/10/2023).

Kandangan - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan menggelar diseminasiaudit kasus stunting (AKS) tahap pertama sebagai salah satu upaya menekan jumlah kasus tengkes di daerah itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)Muhammad Noordi Kandangan, Rabu, mengatakanAKSsalah satu kegiatan prioritas dalam rencana aksi percepatan penurunanstuntingyang harus didukung bersama-sama semua kalangan.

Dia menjelaskan persoalan stunting termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan bangsa dan daerah. Oleh karena itu, penanganan stuntingperlu melibatkan banyak pihak dan aspek secara berkelanjutan.

"Saya mengajak kita semua untuk lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui kerja cerdas, kerja inovatif, dan kerja yang berteknologis," ujarnya.

Ia mengemukakan juga tentang pentingnya pendekatan penanganan stuntingmelalui aspek keagamaan dan membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dengan masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja, serta pihak-pihak lainnya.

Ia menyebut target nasional hingga 2024 untuk penurunan prevalensi stuntingmenjadi 14 persen, sedangkan target Provinsi Kalsel17,27 persen dan Kabupaten HSS18,11 persen sebagai cukup besar namun realistisjikadikerjakan bersama-sama.

"Dalam setiap kesempatan selalu saya tegaskan, saya tidak mau ada yang coba lempar tanggung jawab. Penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana semata," ucapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSSDian Marlianamenyebutkan tentangidentifikasi dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilanssecara rutin atau sumber data lainnya terkait dengan penanganan stunting.

Dalam AKS tahap pertama, kata dia, ada 10 sasaran yang ditetapkan sebagai operasi stunting, yakni berasal dari Desa Malutu, Desa Malilingin, dan Desa Panggungan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen rencana tindak lanjut (RTL) dan berita acara AKS Kabupaten HSS oleh Sekda HSSMuhammad Noor dan Kepala DinasDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSSDian Marliana.

Kegiatan ini diikuti para kepala OPD yang tergabung dalamTim Percepatan Penurunan StuntingKabupaten HSS, Camat Padang Batung, tim teknis dan tim pakar AKS, kepala puskesmas, dan unsur terkait lainnya.