Biaya Hidup Masyarakat Semakin Berat

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan beras dan bensin menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (month-to-month/mtm) pada September 2023 yang mencapai 0,19 persen dibanding bulan sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan perkembangan Indeks Harga Konsumen edisi Oktober 2023 di Jakarta, Senin (2/10), mengatakan beras memberikan andil inflasi sebesar 0,18 persen, kemudian bensin dengan andil inflasi sebesar 0,6 persen sejalan dengan adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

BPS melaporkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,19 persen pada September 2023 jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Selain kedua komoditas itu, penyumbang inflasi terbesar berikutnya adalah tarif pulsa ponsel, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, rokok kretek filter, dan daging sapi yang berkontribusi sebesar 0,01 persen terhadap inflasi September.

Sementara secara kelompok, makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 0,35 persen dan berkontribusi 0,09 persen terhadap inflasi September.

Meski sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi terhadap inflasi, namun BPS juga mencatat terdapat sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi, di antaranya adalah telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan cabai merah.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan pemerintah perlu berupaya lebih keras untuk menjaga agar kenaikan harga beras bisa dikendalikan karena beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

"Kenaikan harga beras tersebut tidak lepas dari kemarau yang berkepanjangan akibat El Nino. Artinya, perlu antisipasi yang lebih baik atas dampak negatif dari perubahan iklim yang dari waktu ke waktu memang makin besar pengaruhnya," katanya.

Jauh-jauh hari sebetulnya telah banyak peringatan bahwa fenomena seperti El Nino akan membawa risiko bagi food security secara global.

Sementara itu, pengamat ekonomi yang merupakan Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan dari laporan BPS itu menunjukkan bahwa komoditas seperti beras maupun BBM belum menjadi perhatian. Apalagi harga BBM kemudian dinaikkan tentunya ini mengerek inflasi lagi.

"Bagi pemerintah tentunya mengikuti angka internasional, tetapi apakah dalam hal BBM ini mengikuti harga internasional. Kalau kita lihat lihat angka-angkanya juga cukup tinggi sementara dampak konflik Russia-Ukraina mencair," kata Heru.

Seharusnya, menurut Heru, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, dan berapa pun juga harga BBM ini harus disampaikan terlebih dahulu ke masyarakat.

Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan BBM dan beras, termasuk kelompok barang administered goods, artinya perubahan sedikit harga saja pada barang itu akan berpotensi mendorong inflasi.

Hal yang harus dibenahi terkait inflasi karena BBM adalah, perbaiki fasilitas angkutan publik yang nyaman, aman, dan murah sehingga masyarakat lebih senang naik angkutan publik daripada kendaraan pribadi.

Kemudian, ada alternatif bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan. "Jadi bensin bukan satu-satunya BBM untuk kendaraan," ungkap Esther.

Diversifikasi Pangan

Terkait beras, paparnya, pemerintah sebaiknya mulai berpikir diversifikasi pangan lokal, tidak hanya beras, tetapi juga sagu, singkong, ketela, dan lain sebagainya, sehingga kebergantungan terhadap beras tidak tinggi.

Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, selama ini bahan kebutuhan pokok dan BBM memang menjadi unsur utama penyumbang inflasi.

"Makanan pokok dan bensin memang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari, jika ada kenaikan harga di dua unsur ini tentu akan langsung menekan biaya hidup dan memberi tekanan ke masyarakat," katanya.

Hal yang perlu dilakukan adalah menjaga supply barang terus berlanjut, karena jika murah, tapi tidak tersedia sama saja. Selain itu, program subtitusi perlu dipercepat karena imported inflation juga mendorong inflasi dari barang impor.

"Pemerintah juga harus menjaga ritme produksi sektor riil tetap jalan, jangan produksi dan usaha macet karena nanti krisis akan lebih terasa," pungkasnya.