Pemerintah Belum Punya Skenario Hadapi Krisis Pangan

JAKARTA - Indonesia belum memiliki skenario tepat untuk menghadapi krisis pangan. Saat ini, di tengah pengetatan ekspor oleh sejumlah negara produsen dan diperparah dengan kejadian cuaca ekstrem, El Nino, harga beras RI meningkat hingga ke level tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan penanganan krisis pangan seharusnya sudah menjadi bagian dari manajemen bencana yang harus dimiliki pemerintah. Namun, hingga kini hal itu belum dimiliki RI, seperti Disaster Risk Management (DRM) dan Business Continuity Planning (BCP).

"DRM dan BCP semacam skenario apabila terjadi krisis pangan, apa yang harus dilakukan," tegas Eugenia pada Koran Jakarta, Minggu (17/9).

Dia merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait lumbung pangan di Sidang Terbuka Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor (IPB), di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/9).

Eugenia menerangkan lumbung pangan seharusnya tidak dibangun saat krisis terjadi, tetapi merupakan bagian dari DRM dan BCP tadi. Namun belum terlambat.

Dia mengatakan langkah tersebut semestinya dieksekusi sekarang mengantisipasi ancaman krisis pangan ke depannya yang bisa saja makin parah. Dirinya pun menyarankan agar pemerintah tidak sendirian atau hanya menggunakan APBN.

"Jika itu terjadi, saya pesimis terkait kemampuan kita merespons jika eksalasi krisis meningkat. Kecuali, kalau dibantu dengan swasta dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama baru bisa," paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatakan tantangan dalam berbagai aspek seperti krisis energi, pangan, dan ekonomi hingga disrupsi teknologi dan situasi geopolitik harus menjadi peluang bagi bangsa Indonesia jika mampu melakukan inovasi secara besar-besaran.

"Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah kesempatan. Sehingga, nantinya bisa justru meningkatkan kesejahteraan petani kita, menyejahterakan nelayan kita," ujar Presiden.

Redam Inflasi

Terkait harga beras, pemerintah telah menggulirkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar baik pasar tradisional, ritel modern, dan juga termasuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang merupakan barometer nasional.

Guna memastikan penyaluran beras SPHP tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meninjau langsung ke PIBC.

Arief memastikan beras SPHP dengan total sebanyak 2.000 ton, Minggu (17/9), akan masuk ke gudang Food Station di PIBC.

Dia mengutarakan adanya potensi penurunan harga beras di PIBC pasca penggelontoran beras SPHP hari ini. "Dengan ini, hari ini (Minggu, 17/9) atau besok (Senin, 18/9) sudah mulai keliatan penurunan harga beras di Cipinang. Ini karena harga beras yang dijual disini harganya tidak lebih 10.385 rupiah per kg," ucap Arief.

Seperti diketahui, mulai 13 September lalu, pemerintah secara masif menyalurkan beras SPHP ke PIBC. Harapannya dengan ini dapat semakin memperluas jangkauan beras SPHP.

Untuk tahap awal, Bulog akan mengirimkan total 4.500 ton ke PIBC dengan rincian 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station di PIBC. "Pedagang tingkat eceran dan pasar turunan bisa makin mudah memperoleh beras dengan harga paling tinggi 10.385 rupiah per Kg," harap Arief.