Daerah Krisis Air Bersih, Ketua DPR RI Dorong Respons Cepat Pemerintah

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah akibat kemarau panjang. Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.

"Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan melalui rilis yang dikutip laman resmi DPR RI, Rabu (13/9).

Sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.

Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.

Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.

"Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat," ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.

Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari. Puan meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi," kata Puan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.

"Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks," tutur Puan.

Puan menilai, bencana kekeringan menjadi gambaran nyata akan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan degradasi sumber air. Puan mengingatkan agar Pemerintah betul-betul menjalani program pendukung dalam mengatasi perubahan iklim.

"Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat melindungi air bersih sebagai aset berharga dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang merupakan hak dasar setiap manusia," ujarnya.

Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.

"Alih-alih mengandalkan sumur- sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, Pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia," terang Puan.

Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.