BI sosialisasikan Kartu Kredit Indonesia kepada pemda di Malut

Doc: ANTARA/Abdul Fatah

Ket. Bank Indonesia menggelar Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) kepada Pemerintah Daerah se-Maluku Utara terkait skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah, Jumat (8/9/2023).

Ternate - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara menggelar sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) kepada pemerintah daerah se-Maluku Utara terkait skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah.

"Sosialisasi ini dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKI efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022 sebagai bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemkab di Malut," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Indra Gunawan dihubungi di Ternate, Jumat.

Dia mengatakan kegiatan ini ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta.

"Pengembangan KKI dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian nasional, memastikan kedaulatan data transaksi Pemerintah, efisiensi biaya pemrosesan, mengoptimalkan skema domestik, hingga memperluas akseptasi khususnya UMKM," katanya.

Selain itu,penggunaan KKI memberikan manfaat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perluasan akseptasi dengan prinsip non-eksklusivitas, pengamanan data dengan keseluruhan proses yang dilakukan secara domestik melalui infrastruktur SP Ritel Nasional, serta efisiensi biaya penyelenggaraan KKI Pusat maupun Daerah.

Hingga saat ini, 97 daerah telah menetapkan Perkada KKPD dan 15 Daerah telah melakukan transaksi menggunakan KKI. Salah satu pemda yang telah berhasil mengimplementasikan penggunaan KKI dalam realisasi belanja daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan implementasi penggunaan KKI sejak bulan April 2023 pada 50 SKPD yang terdiri atas 169 pemegang kartu.

"Dengan adanya implementasi KKI di Pemerintah Kota Semarang ditemukan terdapat beberapa kelebihan yang dirasakan seperti peningkatan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dan menjadikan pembayaran lebih mudah, efektif dan efisien," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka mendukung Implementasi KKI di Provinsi Maluku Utara, Bank Maluku Malut bersama dengan Bank Mandiri siap menjadi Penyedia Jasa Pembayaran untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sehingga, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan apabila Pemda berencana untuk melakukan implementasi KKI yaitu Menyusun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKI untuk pelaksanaan APBD.

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Bank Pengelola RKUD sebagai Penerbit KKI, selanjutnya BUD dan Bank Maluku Malut melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKI selanjutnya Kuasa BUD menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKI.

Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan Pemegang KKI dan Administrator KKI berdasarkan usulan PA dan yang terakhir menyampaikan surat permohonan penerbitan KKI kepada Bank Maluku Malut Penerbit KKI.

Di Provinsi Maluku Utara sendiri, capaian Indeks Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah semeser I, 1 2023 mengalami peningkatan dari SM-II 2022. Jumlah Pemda yang berada dalam tahap Digital meningkat dari 1 Pemda menjadi 4 pemda dari total 11 pemda yang berada di Provinsi Maluku Utara.

"Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya implementasi KKI di Provinsi Maluku Utara dapat meningkatkan tingkat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta menciptakan kemandirian nasional, memastikan kedaulatan data transaksi Pemerintah, mengefisiensikan biaya pemrosesan, mengoptimalkan skema domestik, hingga memperluas akseptasi khususnya UMKM," tutur Indra.