PM Niger Pasca Kudeta Berharap Tercapai Kesepakatan dengan ECOWAS

NIAMEY - Perdana Menteri Niger yang ditunjuk militer pada Senin (4/9) mengatakan, ia melihat harapan tercapainya kesepakatan "dalam beberapa hari mendatang" dengan blok Afrika Barat ECOWAS.

Dia juga mengatakan "kontak" sedang dilakukan mengenai penarikan "sangat cepat" pasukan Prancis dari Niger setelah hubungan dengan Prancis memburuk pasca kudeta militer.

"Kami belum menghentikan kontak dengan ECOWAS, kami terus melanjutkan kontak. Kami mempunyai harapan baik untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang," kata PM Ali Mahaman Lamine Zeine pada konferensi pers di Niamey.

ECOWAS, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, telah menerapkan sanksi berat terhadap Niger setelah tentara pemberontak pada 26 Juli menggulingkan Mohamed Bazoum, presiden Niger yang terpilih secara demokratis.

Mereka juga beberapa kali memperingatkan akan melakukan intervensi militer untuk mengembalikan Bazoum ke kursi presiden jika upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis tersebut gagal.

"Kami bersiap untuk diserang kapan saja. Segala persiapan telah dilakukan. Ini akan menjadi perang yang tidak adil. Kami bertekad untuk membela diri jika ada serangan," kata Zeine kepada wartawan.

Masalah Batas Waktu

Pertanyaan kunci dalam krisis ini adalah batas waktu untuk kembali ke pemerintahan sipil.

Presiden Nigeria Bola Tinubu yang juga ketua ECOWAS saat ini, Kamis lalu menyatakan periode sembilan bulan seperti yang dialami negaranya pada akhir 1990an.

"Presiden tidak melihat alasan mengapa hal tersebut tidak dapat ditiru di Niger, jika otoritas militer Niger tulus," kata kepresidenan Nigeria dalam sebuah pernyataan.

Aljazair, tetangga Niger yang berpengaruh di utara, telah mengusulkan transisi enam bulan.

Para penguasa militer sejauh ini belum menanggapi saran tersebut, setelah sebelumnya berbicara mengenai periode pengembalian selama tiga tahun.

ECOWAS telah mengambil tindakan keras terhadap Niger menyusul serangkaian kudeta di wilayahnya sejak 2020.

Militer mengambil alih kekuasaan di Mali dan Burkina Faso. Seperti Niger, jumlah angkatan bersenjata yang mengalami kerugian meningkat dalam menghadapi pemberontakan jihadis yang sudah berlangsung lama.