PM Jepang Umumkan Pelepasan Air PLTN Fukushima Dimulai 24 Agustus

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan pada Selasa (22/8), pelepasan air limbah dari pabrik nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik akan dimulai pada Kamis (24/8), meskipun ditentang oleh nelayan dan diprotes negara tetangganya Tiongkok.

Jepang menegaskan bahwa pelepasan air secara bertahap sebangak 500 kolam renang Olimpiade itu aman. Pandangan itu didukung oleh badan atom PBB.

"Kami akan meminta TEPCO untuk segera mempersiapkan dimulainya pembuangan ke laut berdasarkan rencana yang disetujui Otoritas Pengaturan Nuklir, pelepasan diperkirakan dilakukan pada tanggal 24 Agustus jika cuaca dan kondisi laut tidak menghalanginya," kata Kishida pada Selasa (22/8) setelah pertemuan para menteri di Tokyo.

Pembangkit nuklir Fukushima-Daiichi dihancurkan oleh gempa bumi besar dan gelombang tsunami yang menewaskan sekitar 18.000 orang pada Maret 2011.

Sejak saat itu, operator pembangkit PLTN Fukushima, TEPCO, telah mengumpulkan 1,34 juta ton air yang digunakan untuk mendinginkan sisa-sisa reaktor yang masih mengandung radioaktif tinggi, bercampur dengan air tanah dan hujan yang merembes masuk.

TEPCO mengatakan, air telah diencerkan dan disaring untuk menghilangkan semua zat radioaktif kecuali tritium, yang kadarnya jauh di bawah tingkat berbahaya.

Air ini akan dibuang ke laut dengan kecepatan maksimum 500.000 liter per hari di lepas pantai timur laut Jepang.

Kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan, proses penyaringan memiliki kelemahan, dan sejumlah besar bahan radioaktif akan tersebar ke laut dalam beberapa dekade mendatang.

Tony Hooker, seorang ahli nuklir dari University of Adelaide, menepisnya sebagai "penjual rasa takut".

"Tritium telah dilepaskan (oleh PLTN) selama beberapa dekade tanpa efek lingkungan atau kesehatan yang merugikan," kata Hooker kepada AFP.

Pengawas atom PBB mengatakan Juli lalu bahwa pelepasan tersebut akan memiliki "dampak radiologi yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan".

Panik

Warga Korea Selatan yang khawatir dengan pelepasan limbah nuklir tersebut melakukan aksi demonstrasi, bahkan menimbun garam laut karena takut akan kontaminasi.

Namun pemerintahan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang mengambil risiko politik di dalam negeri, berupaya memperbaiki hubungan yang telah lama membeku dengan Jepang, dan tidak keberatan dengan rencana tersebut.