Siapkah Indonesia Jadi Negara Maju pada 2045? SDM Masih Jadi Sandungan

Dengan disparitas yang tinggi juga-termasuk termarjinalkannya pekerja perempuan-salah satu permasalahan yang muncul adalah minimnya pekerja berketerampilan tinggi (high-skilled worker) untuk barang yang memiliki nilai ekspor yang tinggi. Kebanyakan dari pekerja terjebak di kelas menengah potensial, tanpa menunjukkan pertumbuhan menjadi kelas menengah dengan pendapatan yang tinggi.

Harus belajar apa?

Hasil temuan riset Sustainable Growth Lab yang dipaparkan dalam acara Policy Festival 2023, Think Policy Indonesia menemukan bahwa learning-adjusted years of schooling (LAYS, waktu belajar sebenarnya dari pendidikan) pelajar di Indonesia berbanding terbalik dengan dengan persentase anggaran pendidikan di daerah.

LAYS menyandingkan antara waktu menempuh pendidikan dengan kualitas pendidikan yang diterima, dengan menggunakan skor Ujian Tulis Berbasis Komputer sebagai ringkasan capaian pendidikan para siswa.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa kualitas pengeluaran anggaran tingkat provinsi tidak membuat para siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara meskipun mereka belajar di sekolah dengan jangka waktu yang sama.

Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, pengeluaran anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Aplikasi RKAS) yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memfasilitasi dan mengelola penganggaran sekolah sebetulnya bisa menjembatani hal ini, dengan catatan terintergrasi dengan baik dengan data-data pendidikan yang ada dan perlu diperluas dengan merangkul lebih banyak tipe sekolah termasuk madarasah.

Visi Indonesia 2045 juga tak bisa sekadar diserahkan ke level nasional, harus ada pelibatan daerah dan kabupaten untuk melaksanakan implementasi. Memang, neraca pendidikan daerah menunjukkan bahwa kabupaten sebagai pemegang kuasa anggaran.

Pada tahun 2023 saja, anggaran nasional pendidikan akan mencapai yang tertinggi Rp 612,2 triliun dengan 50% ditransfer ke daerah. Akan tetapi, efektivitas anggaran difokuskan pada pembelajaran berkualitas bukan kepada partisipasi pendidikan saja.

Sejak 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru menggalakan program tracer study, yang bertujuan melacak lulusan perguruan tinggi hingga ke dunia kerja, walaupun sebenarnya sistem tersebut ada sejak satu dekade sebelumnya. Program tersebut harus bisa menjadi cara mengevaluasi pendudukan tinggi di Indonesia dan membantu mengembangkan model pembangunan manusia yang bermutu.

Selain itu, keterlibatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menjadi penting untuk mendukung terciptanya tenaga kerja berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus pertama-tama karena kualitas tenaga kerja. Program-program yang ada harus difokuskan kepada upskilling dan reskilling sehingga bisa melipatgandakan potensi tenaga kerja nasional.

Akhirnya, dalam musim pemilu yang sebentar lagi akan datang, seharusnya setiap calon bisa merumuskan batasan atau hambatan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan. Tanpa itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terjadi tanpa penguatan kapasitas manusianya. Sehingga, kita tidak siap untuk menjadi negara maju dan menjadi penonton di kawasan.

Alexander Michael Tjahjadi, Research Associate, Article 33

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.