Jepang Rampungkan Inspeksi Sistem Pembuangan Air PLTN Fukushima

Seorang akademisi mengecam rencana Jepang untuk membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik.

"Kontaminasi itu akan memengaruhi wilayah-wilayah Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan, juga ketika (air) itu pada akhirnya mengalir ke sana," tutur Kalinga Seneviratne, dosen tamu di Universitas Pasifik Selatan, di Suva, Fiji.

Selain itu, lanjutnya, ikan yang terkontaminasi dapat ditangkap di dalam wilayah-wilayah perjanjian tersebut karena stok ikan melakukan migrasi.

Seneviratne mengatakan perjanjian multilateral di antara negara-negara di Pasifik Selatan melarang pengujian, produksi, serta penempatan alat peledak nuklir dan pembuangan limbah nuklir di dalam zona tersebut.

Namun, Jepang mencoba menggunakan berbagai argumen teknis untuk menyatakan hal sebaliknya. "Jepang harus menghindari tindakan yang akan menyebabkan laut tercemar limbah nuklir," tambah Seneviratne.

Dia menambahkan Jepang mengeklaim akan mendorong tatanan berbasis aturan.

"Apabila Jepang ingin melindungi tatanan berbasis aturan, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip aturan tersebut dan menghormati harapan masyarakat di Pasifik yang berpendapat bahwa perjanjian itu ada untuk menghentikan terjadinya hal seperti ini," jelasnya.

Meskipun terus mendapatkan penentangan dari para pakar, kelompok sipil, dan organisasi perikanan setempat, Jepang tetap bergerak cepat untuk membuang air yang terkontaminasi itu ke laut sehingga memicu protes dari negara-negara tetangga dan masyarakat di Kepulauan Pasifik.

Menurut PIF, berbagai pertanyaan tentang proses dan data yang berkaitan dengan usulan pembuangan air limbah nuklir olahan ke Samudra Pasifik oleh Jepang terus menjadi fokus utama dalam pertemuan yang digelar pada 9 Juni lalu. Pertemuan itu membahas tentang Air Limbah Fukushima dan diikuti oleh pakar-pakar ilmiah independen PIF serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA).